IPW : Hukum Mati Oknum KPK Terduga Pemerasan Walikota Tanjungbalai

Must Read

Dinilai Tidak profesional Dan Tidak Objektif, Majelis Hakim PN Jak-Sel Dilaporkan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Jakarta -Dinilaii tidak Netral,Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta secepatnya mengganti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor...

Dukung Akselerasi PEN, Kabareskrim POLRI Beri Pengarahan Kepada Kapolda Dan Direktur Jajaran Reserse

Jagakampung.com, Jakarta - Dalam rangka mendukung akselerasi/percepatan pembangunan ekonomi nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri...

DPD FORKABI Kota Bekasi Berikan Santunan Yatim Dan Dhuafa

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Dalam menyambut serta mengisi bulan suci Ramadhan 1442 H, Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak...

Moment Bulan Ramadhan FPII Korwil Pesawaran Adakan Bukber Dengan Pengurus dan Anggota

Jagakampung, Pesawaran, Lampung -Keluarga besar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Pesawaran menggelar acara buka puasa bersama (Bukber) di...

Sikapi Kembali Oknum Polisi Gunakan Narkoba, Ketum MAPAN Indonesia Angkat Bicara ; Kalau Tidak Bisa Dibina, Binasakan

Jagakampung.com, Jakarta - Divisi Propam Mabes POLRI dan Bid Propam Polda Jatim menangkap 5 Oknum Anggota Satuan Reserse Narkoba...

Ketua Presidium IPW : Neta S Pane

Jagakampung, Jakarta – Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut.

Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yang dilakukan oknum polisi SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Sedangkan pada Polri maupun Kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai ini publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan. ” Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan,” ucap Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam siaran pers nya yang diterima media ini, Rabu (21/04/2021).

WAJIB BACA :  OTT Gubernur Sulsel KPK Tahan Tersangka, Penerima Dan Pemberi

Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial ini KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu. Dalam kasus ini IPW menekankan kPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yg diduga memeras itu. Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat yang bersangkutan sudah merusak kepercayaan publik pada KPK.

WAJIB BACA :  OTT Gubernur Sulsel KPK Tahan Tersangka, Penerima Dan Pemberi

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip Zero Tolerance terhadap personilnya yg brengsek. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para Pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

WAJIB BACA :  OTT Gubernur Sulsel KPK Tahan Tersangka, Penerima Dan Pemberi

Lajutnya, jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut. Kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yang dilakukan para koruptor. Sebab dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yg diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa. (wes/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Populer

Murah, Tapi Spesifikasi Maxtron S8 2020 Boleh Diadu

Jagakampung.com - Vendor smartphone asal Indonesia, Maxtron kembali merilis produk baru di tahun 2020 ini, yakni Maxtron S8 2020. Smartphone ini mengusung layar lebar luas...

Mengenal Padi Raksasa PIM-1, Tinggi 2 Meter Hasil Lebih Banyak

Jagakampung.com - Ketahanan pangan bangsa Indonesia masih mengandalkan hasil produksi persawahan. Salah satunya adalah Padi sebagai basis makanan pokok. Beberapa varian yang muncul dari...
WAJIB BACA :  OTT Gubernur Sulsel KPK Tahan Tersangka, Penerima Dan Pemberi

Kekuatan Ramallah dan Al-Bireh Serukan Perluasan Perlawanan

Mereka menekankan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan mingguan perlawanan rakyat, dan di setiap perselisihan dengan pendudukan, guna menyampaikan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina akan...

Jelang Pelaksanaan Program PTSL 2021, BPN Kota Bekasi Bersama Polres Dan Kejari Kota Bekasi Berikan Penyuluhan Hukum Serta Bintek Bagi Pokmas Di Jaticempaka

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021 dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bekasi akan kembali dimulai awal...

DPD FORKABI Kota Bekasi Berikan Santunan Yatim Dan Dhuafa

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Dalam menyambut serta mengisi bulan suci Ramadhan 1442 H, Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi (DPD Forkabi) Kota Bekasi...

Imam Besar FBR Ditetapkan Sebagai Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta

Jakarta, Jagakampung.com - Imam Besar FBR, KH. Lutfi Hakim MA diangkat menjadi Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Antar Waktu. Ketetapan ini dirilis Pengurus Besar...

Latih Asesor Wartawan, BNSP RI Larang DP Sertifikasi Wartawan

Jagakampung.com, Jakarta (19/04) - Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi...

Diduga Data Palsu, Munaslub Apkomindo 2015 Digunakan di PN Jaksel, PT DKI Jakarta dan Saat ini di MA

Jagakampung.com, Jakarta (18/04) - Sungguh miris dan ironis dunia peradilan di Indonesia, sebab dengan menggunakan data dan fakta yang diduga tidak valid dan fakta,...

Santunan Anak Yatim Jadi Warna Baru HUT SATPOL PP Ke 71 & HUT SATLINMAS Ke 59 Di Kota Bekasi

Jagakampung.com, Kota Bekasi -  Ditengah pandemi Covid-19 yang masih mendera negeri ini, peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang Ke 71...

Mahfud MD: Bulan Depan, 99,9 Persen Akan Terjadi Resesi Ekonomi Di Indonesia

Jagakampung.com - Resesi ekonomi di kuartal III 2020 bukan sebatas isapan jempol semata. Menko Polhukam bahkan menyatakan hampir 100 persen yakin Indonesia...
- Advertisement -

Rekomendasi

Open chat