Jagakampung.com, Kota Bekasi – Sembilan rumah warga di Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, mendapat bantuan perbaikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan total anggaran Rp180 juta. Kenaikan harga material dan terbatasnya biaya tenaga kerja menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.
Karena itu, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Jatibening Baru berharap pemerintah dapat meningkatkan nilai anggaran per unit sekaligus menambah jumlah kuota penerima bantuan pada tahun mendatang.
Hal tersebut terungkap setelah Camat Pondokgede, Zainal Abidin Syah, bersama Lurah Jatibening Baru, Badru Tama, Ketua Koordinator BKM Kelurahan Jatibening Baru, Sri Wulan Ningsih, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kemad Sadeli, serta unsur tiga pilar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Rutilahu.
Rombongan ini mengunjungi sejumlah rumah penerima manfaat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Camat Pondokgede, Zainal Abidin Syah, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memantau perkembangan pembangunan sekaligus memastikan bantuan Rutilahu memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan hunian layak.
“Hari ini kami memantau progres Rutilahu di Jatibening Baru. Terima kasih kepada teman-teman BKM yang terus bersemangat membangun wilayah, bersinergi dengan Pak Lurah dan warga yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan program ini bermanfaat sehingga masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Zainal kepada wartawan selepas meninjau progres pembangunan Rutilahu, Kamis (8/10/2026).
Selain meninjau pembangunan Rutilahu, rombongan tersebut juga mengunjungi taman baca di wilayah RT 007/RW 008. Menurut Zainal, kunjungan ke taman baca juga menjadi bagian dari persiapan Kelurahan Jatibening Baru dalam menghadapi lomba Kota Layak Anak yang dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Pemerintah kelurahan juga diharapkan mengembangkan area fasilitas sosial (fasos) di sekitar taman baca menjadi ruang publik yang lebih bermanfaat.
“Jatibening Baru menjadi wilayah yang ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Pondokgede dalam lomba Kota Layak Anak. Salah satu yang kita persiapkan adalah taman baca. Mudah-mudahan secara bertahap, fasos yang belum terawat ini bisa dikembangkan menjadi taman sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk senam, kegiatan UMKM, dan tempat bermain anak,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Jatibening Baru, Badru Tama, menjelaskan bahwa monev dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sembilan unit Rutilahu berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Alhamdulillah, tadi sudah kita cek bersama dan pembangunannya juga berjalan baik. Tentunya warga merasa senang dengan adanya perbaikan Rutilahu ini. Target kita insyaallah, pertengahan hingga akhir bulan ini seluruh pekerjaan bisa selesai. Tadi itu ada empat rumah yang kita kunjungi di RW 004 ya,” jelas Badru.
Ia merinci, sembilan unit rumah penerima bantuan tersebar di RW 003, RW 004, RW 009, dan RW 011. Total anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp180 juta atau rata-rata Rp20 juta untuk setiap unit rumah.
Selain melalui anggaran program Rutilahu, pelaksanaan pembangunan juga didukung swadaya masyarakat, antara lain berupa bantuan tenaga dan kebutuhan selama pengerjaan. Dukungan dari pengurus RT/RW turut membantu memperlancar pembangunan.
Badru berharap program ini dapat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya, terutama rumah dengan kerusakan berat dan atap bocor.
“Tentunya dari kegiatan monev tadi ada hasil yang positif ya, warga merasa senang karena rumahnya diperbaiki. Mudah-mudahan, ke depannya tidak ada lagi rumah warga kita yang rusak dan bocor,” tuturnya.
Manfaat bantuan itu juga dirasakan oleh Nimi, warga RT 009/RW 004 Kelurahan Jatibening Baru. Sebelum menerima bantuan, ia mengakui kondisi rumahnya mengalami kerusakan parah dengan kebocoran di sejumlah bagian.
“Wah parah banget, sudah rusak dan bocor semua. Alhamdulillah, saya terima kasih banget dan girang sekali sudah dapat bantuan dari BKM dan Pemerintah Kota Bekasi. Sekali lagi terima kasih, rumah saya diperbaiki,” ucapnya.
Dari sisi pelaksanaan, Ketua Koordinator BKM Kelurahan Jatibening Baru, Sri Wulan Ningsih, menerangkan bahwa penentuan calon penerima manfaat (CPM) dilakukan melalui identifikasi dan survei lapangan.
Kriteria penerima bantuan meliputi kelompok masyarakat pada desil lima ke bawah, status sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tingkat kerusakan rumah, serta kejelasan legalitas dan kepemilikan lahan.
Ia menyampaikan, proses penentuan CPM diawali dengan penyampaian informasi program kepada pengurus RW. Usulan dari lingkungan RT/RW kemudian dibahas secara bersama dan diverifikasi melalui survei untuk menentukan rumah yang paling membutuhkan perbaikan.
“Awalnya ada 18 rumah yang diusulkan, sedangkan anggaran yang tersedia hanya untuk sembilan unit. Karena itu, kami melakukan identifikasi dan memilih rumah yang paling prioritas. Hasilnya kemudian kami laporkan kepada RW dan pihak kelurahan,” terangnya.
Wulan memaparkan bahwa anggaran Rp20 juta per unit merupakan dana stimulan yang penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Sekitar Rp2 juta dari total nilai anggaran per unit dialokasikan untuk upah tukang dan pembongkaran, sedangkan kebutuhan material dihitung berdasarkan hasil identifikasi kondisi bangunan.
Persoalan muncul ketika rumah membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama, sementara alokasi biaya tenaga kerja terbatas. Dalam kondisi tertentu, pembangunan dapat berlangsung hingga tiga minggu sehingga diperlukan swadaya tambahan, terutama untuk menutup kebutuhan upah tukang.
“Anggaran ini sifatnya stimulan. Untuk rumah dengan kerusakan cukup berat, biaya tukang Rp2 juta tidak cukup karena pengerjaannya bisa sampai tiga minggu. Jadi, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa diperlukan swadaya, terutama untuk tenaga kerja,” paparnya.
Ia juga menyoroti kenaikan harga material bangunan dari tahun ke tahun, khususnya baja ringan dan spandek yang memengaruhi kecukupan anggaran. Selain itu, kebutuhan material juga semakin meningkat pada rumah berukuran luas dengan kerusakan atap yang parah.
Wulan mencontohkan salah satu rumah warga di RT 002/RW 009 yang berukuran sekitar 10 × 7 meter dan membutuhkan perbaikan pada seluruh bagian atap. Kondisi ini membuat kebutuhan material cukup besar, sementara anggaran yang tersedia harus mencukupi seluruh pekerjaan.
“Untuk tahun ini saja anggarannya sudah cukup tipis, apalagi harga material terus naik. Kami berharap adanya peningkatan nilai anggaran sekaligus penambahan jumlah kuota penerima manfaat, agar lebih banyak rumah warga yang bisa diperbaiki,” ungkapnya.
Berdasarkan basis data BKM pada 2025, terdapat 38 rumah yang tercatat masuk dalam kriteria dan perlu diperbaiki melalui program Rutilahu. Jumlah itu berkurang setelah sebagian rumah memperoleh bantuan melalui program BSPS, program Kementerian Sosial, dan sebagian lainnya diperbaiki secara mandiri oleh pemiliknya.
Dari jumlah tersebut, tersisa 18 rumah yang menjadi prioritas. Sembilan di antaranya telah memperoleh bantuan Rutilahu 2026. Hingga saat ini, BKM belum melakukan pendataan terbaru untuk memastikan jumlah rumah yang masih membutuhkan perbaikan. (Andrew)
