Jakarta, Jagakampung.com – Penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus disuarakan. Namun pemerintah dan DPR RI, di luar PKS dan Demokrat, seolah tak peduli dengan penolakan atas RUU tersebut. Kabar bahwa RUU Ciptaker disyahkan menjadi undang-undang pun mengemuka.
Akibatnya, kalangan buruh pun bersiap melakukan aksi mogok nasional. Sebagaimana diberitakan, polemik Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memuncak pada pekan ini. Sejumlah elemen buruh sudah terang menyatakan akan melakukan aksi mogok nasional lantaran Baleg DPR sudah menyepakati substansi RUU tersebut.
Sejak jauh hari Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku sudah mengkritik habis pembahasan RUU Ciptaker. Ada sejumlah kejanggalan yang menjadi sorotannya.
“Sejak awal saya mengkritisi RUU Ciptaker yang seperti mengejar target, ada ketidaklaziman pembahasan, dan secara substansi tidak peka terhadap harapan rakyat, selain sedang pandemi Covid-19,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, lansir situs Politik RMOL.id, Senin (5/10/2020).
Menurut anggota Komisi VI DPR ini, sikap Partai Demokrat yang menolak RUU ini di bawah ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU sudah tepat.
“Sudah tepat jika Partai Demokrat menolak untuk diundangkan,” tutupnya. (*/RedHuge/Jagakampung)
