Lampung Barat-Suoh, jagakampung.com- Di kutip dari beberpa media online sebelum menjelang Pilpratin ( Pemilihan Peratin/Kepala Desa ) Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus berharap pelaksanaan pemilihan peratin di 60 pekon (desa) di Lampung Barat yang akan berlangsung pada 23 Februari 2022 dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
Ia juga meminta agar warga dapat memilih pemimpin yang amanah, dan Istiqomah yakni dapat mengemban apa yang menjadi tugasnya sebagai pemimpin. Menurutnya, tugas pemimpin itu yakni mengayomi, melindungi, menjaga keluhuran dan membangun. Sebab empat ini merupakan kreteria seorang pemimpin.
Parosil berpesan kepada panitia pemilihan peratin (pilperatin) untuk memperlakukan seluruh calon peratin dengan seadil-adilnya sesuai peraturan yang ada dan “mengharamkan money politik”.
Kemudian kepada seluruh calon peratin termasuk yang ada di pekon lainya untuk tetap menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.
sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, jangan sampai panitia justru malah membuat masalah.” Pesan Parosil.
Hal yang menarik permasalahan yang agak menonjol yang bertolak belakang pesan harapan Bupati Lampung Barat, terjadi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat terindikasi dugaan politik uang (money politic). Rabu,(23/02/22).
Peraih suara terbanyak Hilmansyah (nomor urut 1), mendapat komplin dari Suryadi ( calon peratin no urut 2 ) ini mengutarakan, ikhwal dilaporkannya calon terpilih Hilmansyah karena terindikasi praktek politik uang. “Awalnya proses pemilihan berjalan baik dan lancar. Namun hingga hari pemilihan indikasi politik uang yang mengarah ke calon nomor 1 cukup kuat,” papar suryadi kepada wartawan.
Ia menerangkan, saat ini beberapa bukti dan kesaksian warga yang menerima uang pemberian dari timses calon nomor 1 telah dikumpulkan. Kelengkapan bukti-bukti itu, lanjutnya, sesuai saran pihak yang berwajib agar bisa disikapi. Suryadi juga mengatakan,akan melayangkan laporan ke Panwas (panitia pengawas ) Pilratin Pekon Gunung Ratu dan Panwas tingkat kecamatan hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pertimbangan harapan masyarakat untuk dapat menemukan pemimpin yang layak dengan cara yang baik. “ pungkasnya
Suryadi berharap Laporan ini bisa diproses sesuai ketentuan. Paling tidak, jika benar terbukti maka pilpratin bisa diulang atau hasil rekapitulasi dibatalkan,” tutupnya.
(red/c2p)
