Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Tegal Diduga Asal-asalan, Banyak yang Sudah Rusak Sebulan Setelah Dikerjakan
Slawi, 23 April 2025 – Program 100 hari kerja Bupati Tegal yang menargetkan jalan bebas lubang dan retak sebelum Hari Raya Idul Fitri ternyata belum sepenuhnya membuahkan hasil maksimal. Pemeliharaan jalan di berbagai titik di wilayah Kabupaten Tegal justru menuai sorotan dan keluhan masyarakat karena kualitas pekerjaan yang dinilai buruk.
Dari data lapangan, terdapat sekitar 48 titik pemeliharaan yang ditangani oleh Dinas PUPR Kabupaten Tegal. Namun sayangnya, baru sebulan dikerjakan, sejumlah ruas jalan sudah kembali rusak, berlubang, hingga retak-retak.
Salah satu contoh adalah ruas Jalan Raya Pangkah – Balamoa hingga Bumi Harja. Di dua titik pemeliharaan, kerusakan mulai terlihat meskipun proyeknya tergolong baru rampung. Ketika dikonfirmasi, salah satu pihak rekanan berinisial (R) mengaku melalui pesan WhatsApp bahwa anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk menuntaskan pekerjaan secara maksimal. Padahal, menurut informasi dari masyarakat dan aktivis, anggaran yang tersedia mencapai Rp195 juta.
“Kalau anggarannya sampai segitu hanya untuk tambal lubang dan retakan, ya jelas harusnya cukup,” ujar Nawang Elin, seorang jurnalis sekaligus aktivis pengamat jalan.
Menurut Nawang, jika memang anggaran tidak mencukupi, seharusnya pihak rekanan tidak memaksakan diri untuk mengerjakan proyek. Ia pun menduga ada permainan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Keluhan juga datang dari warga di wilayah Jalan Raya Pronosumarto II Mindaka – Setu yang kini kondisinya amblas, pecah-pecah, dan mengelupas. Kondisi serupa juga ditemukan di Jalan Raya Jatinegara, Pangkah – Curug, dan Kali Kangkung.
Tak hanya itu, ruas jalan Balamoa – Bandingan dan Karangmalang yang dikerjakan usai Lebaran juga mengalami kerusakan dini. Warga menyebutkan aspal tampak berongga dan tambalan terlalu menonjol sehingga berbahaya bagi pengendara sepeda motor.
“Kalau kualitasnya seperti ini, kami sebagai pengguna jalan yang dirugikan. Anggaran besar seharusnya bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal,” kata salah satu warga desa.
Pengamatan di lapangan menunjukkan kemungkinan adanya pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar, seperti penggunaan aspal yang tidak memenuhi spesifikasi dan kurangnya pemadatan pondasi sebelum pengaspalan. Hal ini dapat mempercepat kerusakan jalan.
Faktor lain seperti pengerjaan tergesa-gesa atau dilewati kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan juga patut diperhatikan. Untuk itu, masyarakat mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tegal bertindak tegas terhadap dugaan ketidaksesuaian pekerjaan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
