Jagakampung.com, Kota Bekasi – Di tengah masih adanya wilayah di Kota Bekasi yang menghadapi kendala penyerapan anggaran program Lingkar Beken (Lingkungan RW Bekasi Keren), Kelurahan Bintara justru tampil menonjol dengan capaian penuh dan serentak.
Seluruh 17 RW di wilayah ini berhasil menyerap anggaran Rp100 juta per RW, dengan pelaksanaan yang kini telah memasuki tahap laporan pertanggungjawaban (LPJ). Capaian tersebut tidak datang secara instan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan konsisten.
Ketua RW 005 sekaligus Ketua Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan Bintara dan Ketua FKRW Kecamatan Bekasi Barat, Ahmad Bisri Mustofa, mengatakan keberhasilan ini ditopang oleh mekanisme verifikasi berlapis sejak tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Untuk di RW 005 sendiri dan seluruh Kelurahan Bintara, kegiatan sudah berjalan, anggaran juga sudah dibelanjakan, dan sekarang masuk tahap LPJ. Verifikasi juga sudah dilakukan, baik oleh tim kelurahan maupun kecamatan,” katanya saat ditemui wartawan di Aula Kantor Kelurahan Bintara, Jumat (31/7/2026).
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Bisri menyebut adanya perbedaan persepsi terkait spesifikasi teknis, khususnya pada kegiatan pembangunan fisik.
“Kalau kendala paling hanya soal persepsi spesifikasi, terutama untuk kegiatan fisik. Itu harus benar-benar dikonsultasikan dulu dengan dinas terkait seperti Perkimtan atau Bina Marga. Tapi untuk yang belanja barang, hampir semuanya sudah sesuai,” ucapnya.
Dari total 17 RW, mayoritas kegiatan difokuskan pada pengadaan barang. Hanya sebagian kecil RW yang memilih pembangunan fisik, seperti jalan lingkungan dan gapura, salah satunya berada di wilayah RW 011 Pondok Cipta.
Di sisi lain, aspek evaluasi turut menjadi perhatian. Bisri menyoroti mekanisme verifikasi tingkat kota oleh Inspektorat yang dinilai masih perlu perbaikan, khususnya dari sisi penjadwalan.
“Waktu verifikasi kemarin itu terlalu menumpuk dalam satu waktu, jadi terasa berat. Mungkin ke depan bisa dijadwalkan lebih teratur, misalnya satu hari hanya dua kecamatan saja, supaya lebih efektif,” ungkapnya.
Di tengah fakta bahwa masih ada RW di wilayah lain yang belum menyerap anggaran serupa, Bisri menekankan bahwa koordinasi lintas unsur menjadi pembeda utama di Bintara.
“Sejak 2021 kami rutin pertemuan FKRW setiap bulan. Semua persoalan dibahas bersama. Jadi ketika ada masalah, tidak dihadapi sendiri. Itu yang membuat kami solid,” tuturnya.
Menurut Bisri, kekompakan tersebut kemudian diperkuat oleh sinergi aktif dengan pihak kelurahan, termasuk dalam hal pendampingan administratif. “Tim pendamping dari kelurahan juga aktif membantu, jadi dari sisi administrasi sebenarnya tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait soal informasi akan adanya peningkatan nilai anggaran program Lingkar Beken, Bisri mengaku telah mendengar informasi tersebut, meski belum ada kepastian resmi dari pemerintah.
“Ada informasi nilai anggaran mungkin akan naik jadi Rp150 juta per RW, tapi itu baru hanya sebatas obrolan, belum terkonfirmasi secara resmi,” tandasnya.
Sementara itu, Lurah Bintara, Achmad Supriatna menegaskan, selain kekompakan antar-RW, keberhasilan penyerapan anggaran dalam dua periode secara berturut-turut tidak lepas dari pemahaman bersama terhadap tujuan pelaksanaan program.
“Dua periode ini, 2025 dan 2026, seluruh RW di Bintara bisa menyerap anggaran Rp100 juta per RW. Kuncinya memang kekompakan dan pemahaman tujuan dari program,” tegasnya.
Ia menerangkan, pada tahun pertama pelaksanaan, kegiatan lebih difokuskan pada pengadaan barang karena keterbatasan waktu dan kompleksitas penyusunan LPJ. Namun pada tahun kedua, beberapa RW mulai melaksanakan pembangunan fisik.
“Tahun kedua ini sudah mulai ada pembangunan fisik. Tapi memang pertanggungjawabannya berbeda dan harus benar-benar dipahami oleh pengurus RW maupun Pokmas,” terangnya.
Bang Tera menjelaskan, pentingnya peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam menjaga transparansi pelaksanaan program, sekaligus memperluas keterlibatan warga.
“Pokmas dibentuk agar tidak hanya RW saja yang terlibat. Di dalamnya bisa melibatkan tokoh masyarakat, sehingga transparansi anggaran lebih terjaga,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pendampingan teknis juga diperkuat dengan melibatkan dinas terkait, seperti Disperkimtan, DBMSDA, dan Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan jenis kegiatan yang dijalankan.
“Kalau ada pembangunan jalan atau saluran, maka DBMSDA yang mendampingi. Kalau berbentuk fisik bangunan, Perkimtan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan diverifikasi sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya),” urainya.
Ia juga mengakui bahwa di sejumlah wilayah lain masih terdapat RW yang belum menyerap anggaran, sebagian didominasi persoalan administratif dan lemahnya koordinasi lintas unsur.
“Ada yang belum menyerap karena administrasi belum lengkap, atau masih dalam proses pemilihan RW, sehingga Pokmas belum terbentuk. Jadi bukan semata karena tidak siap,” bebernya.
Selain itu, Bang Tera turut menampik anggapan bahwa penyusunan LPJ yang dinilai rumit mempengaruhi partisipasi RW di beberapa wilayah dalam menyerap anggaran program Lingkar Beken.
“Memang ada anggapan LPJ itu sulit, apalagi sekarang sifatnya bukan hibah, sehingga pertanggungjawabannya lebih detail. Tapi dengan pendampingan, itu sebenarnya bisa diselesaikan,” paparnya.
Ia juga memastikan, pihak kelurahan tidak hanya mengandalkan pendamping eksternal, tetapi juga aktif membentuk tim internal untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, berbagai kendala di lapangan diselesaikan secara bertahap melalui koordinasi lintas pihak.
“Kami juga punya tim pendamping dari kelurahan dan kecamatan. Tugasnya memastikan proposal, RAB, dan realisasi kegiatan sesuai. Kalau ada kekurangan, langsung diperbaiki. Memang tidak selalu mulus, tapi dengan pendampingan dari kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait—semua bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Capaian Kelurahan Bintara ini sekaligus menjadi cermin bahwa penyerapan program tidak semata ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan dari kualitas komunikasi, kekompakan wilayah, dan efektivitas pendampingan di lapangan. (Andrew)
