Jagakampung.com, Kota Bekasi – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Solidaritas, Yenny Kristianti, S.E., menyoroti kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi yang dinilai masih minim terobosan dan belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Sorotan tersebut disampaikan usai kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) RW 012, Kelurahan Kranji, Sabtu (11/7/2026).
Yenny mengatakan, program DKPPP selama ini cenderung masih bertumpu pada pola bantuan sesaat, seperti tebus murah kebutuhan pokok, tanpa diiringi program produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi di lingkungan warga.
“Di Dinas Ketapang itu biasanya tebus murah ya, beras murah dan segala macam. Jadi menurut saya harusnya ada lagi hal lain selain itu,” kata Yenny kepada wartawan.
Ia menilai, pendekatan program perlu diarahkan pada pemberdayaan berbasis lingkungan, seperti pelatihan hidroponik maupun peternakan skala rumah tangga.
“Kayak tadi, sosialisasi atau pelatihan mengenai hidroponik dan peternakan. Itu kan bisa membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Ada value-nya, mempunyai nilai ekonomi untuk lingkungan,” jelasnya.
Menurut Yenny, program pemerintah harus mampu mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.
“Saya pengen Dinas Ketahanan Pangan itu bisa memberikan dampak yang baik, menimbulkan nilai ekonomi. Jadi masyarakat punya kegiatan, bisa fokus untuk lingkungan,” ucapnya.
Dalam upaya mendorong hal tersebut, Yenny mengaku akan mencari dukungan di luar skema anggaran pemerintah daerah, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kolaborasi pihak swasta.
“Kita kan yang pertama adalah will-nya dulu dari masyarakat. Kita punya program tapi nggak ada keinginan dari masyarakat kan percuma. Jadi saya juga harus mencari CSR, mencari sponsor, karena kita tahu PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita juga mungkin kurang,” ungkapnya.
Ia menekankan akan mulai bergerak secara bertahap dari lingkungan yang memiliki kesiapan, sembari membangun kepercayaan melalui hasil nyata.
“Saya ingin orang melihat dulu hasil kerja kita. Jadi saya ingin bergerak sendiri dulu dengan kemampuan saya, pelan-pelan saja,” ujarnya.
Selain itu, Yenny juga menyoroti pelaksanaan program Lingkar Beken (Lingkungan RW Bekasi Keren) yang dinilai tidak lagi konsisten dengan konsep awal.
Program yang digulirkan dengan alokasi anggaran Rp100 juta per RW tersebut, semula mensyaratkan keberadaan bank sampah sebagai dasar pencairan anggaran. Namun dalam praktiknya, orientasi program bergeser ke pembangunan infrastruktur.
“Awalnya kan syarat pencairan (red—Rp100 juta per RW) itu bank sampah, setiap RT harus punya. Tapi kemudian berubah jadi infrastruktur. Itu artinya nggak konsisten,” tegasnya.
Ia memaparkan, sejumlah wilayah yang telah menjalankan bank sampah justru tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.
“Di RW 013 (red—Kelurahan Kranji) itu ngeluh, ‘ini kita sudah punya bank sampah, terus mau diapain?’ Kok pemerintah kota tidak menindaklanjuti lagi,” paparnya.
Yenny memandang, tanpa keberlanjutan kebijakan, semangat masyarakat dalam mengelola bank sampah berpotensi terhenti di tengah jalan.
“Setiap RT/RW itu sebenarnya konsisten menjalankan bank sampah. Tapi saya nggak suka mereka jadi stuck sendiri, sayang. Mereka punya semangat, punya ide-ide,” sesalnya.
Di sisi lain, ia juga membuka wacana penguatan program berbasis lingkungan melalui skema pendanaan hingga tingkat RT, yang dinilai lebih adil dan proporsional.
“Karena jumlah RT di setiap RW berbeda-beda, menurut kami yang lebih pas itu programnya per RT, bukan per RW,” pungkasnya. (Andrew)
