Jagakampung.com, Kota Bekasi – Secara resmi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Asda I) Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra mewakili Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat SD dan SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Kota Bekasi tahun 2025. Pembukaan MPLS tersebut berlangsung di Aula Gedung Garuda The Center For Vocational and Extention Service Training (Cevest) Kota Bekasi, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Irwan, Komandan Kodim 0507/Bekasi, Letkol Arm Krisrantau Hermawan, perwakilan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bekasi, Robert TP Siagian, Lurah Kayuringin Jaya, Ricky Suhendar, serta sejumlah siswa dan wali murid yang mendampingi.
Dalam kesempatan tersebut, selain menyampaikan apresiasinya kepada TNI-Polri, tenaga pendidik, dan seluruh pihak yang terlibat, Lintong juga membuka serta meresmikan sekolah rakyat tersebut. “MPLS di tingkat SD dan SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Kota Bekasi tahun 2025, pada hari ini Selasa, 30 September 2025 saya nyatakan resmi dibuka,” ucapnya menutup sambutan dari Wali Kota Bekasi.
Di hadapan wartawan Asda I Kota Bekasi menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan pendidikan masyarakat. Dan sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Dinas Sosial sebagai leading sectornya berkomitmen untuk menjalankan program prioritas Presiden dalam bentuk Sekolah Rakyat di Kota Bekasi.
“Nah, saat ini sekolah rakyat itu rintisan (red – sementara) sifatnya. Pertama ada di Gedung STPL (Sentra Terpadu Pangudi Luhur) Kemensos RI, sekarang kita buka untuk SD dan SMA di Cevest dengan jumlah 75 siswa,” ucapnya.
Ia menjelaskan, setiap daerah diwajibkan menyiapkan Sekolah Rakyat sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kemudian Kepmensos No. 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan Permendagri Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta Perjanjian Kerjasama antara Kemensos dan Pemda terkait pinjam pakai aset untuk Sekolah Rakyat.
Kedepan, sesuai aturan tersebut setiap daerah harus menyiapkan lahan Sekolah Rakyat, “nah tadi juga kami sampaikan, kita sedang memetakan terkait lahan 5 hektare itu. Kalau ketersediaan lahan memang tidak memungkinkan, kita akan mengusulkan bangunan secara vertikal,” jelas Asda I Kota Bekasi itu.
Sisanya, lanjut Lintong menambahkan, “buat sarana- prasarana. Pembebasan lahannya sudah dilakukan di Perkimtan, kurang lebih 3 hektare,” imbuhnya.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Lintong menekankan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah masyarakat kurang mampu dan miskin ekstrem. “Itu-lah tujuan dari pada niat pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat yang miskin maupun miskin ekstrim,” tutupnya.
Sementara itu Kadinsos Kota Bekasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya mengungkapkan bahwa saat ini di Kota Bekasi sudah ada dua Sekolah Rakyat yang bersifat sementara.
Pertama; Sekolah Rakyat Menengah 13 Bekasi yang berlokasi di Gedung STPL Kemensos RI, dengan jumlah total murid 180 siswa. Kedua; Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Kota Bekasi di Cevest yang baru dibuka dan memiliki jumlah murid 75 siswa, terdiri atas 50 siswa SMA, dan 25 siswa SD.
Kadinsos Kota Bekasi mengaku bahwa kedua sekolah ini nantinya akan digabung setelah proses pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang selesai. “Sekolah Rakyat 13 dan 43 sifatnya sementara. Tahun depan setelah Kementerian PU selesai membangun Sekolah Rakyat ber-asrama, seluruh siswa akan dipindahkan ke sana,” ungkapnya.
Soal minimnya minat masyarakat, Robert menilai ada keraguan dari sebagian orang tua untuk melepas anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat ber-asrama (boarding school).
Namun Robert menuturkan, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada orang tua yang masih khawatir, terutama yang untuk tingkat SD. “Kami terus melakukan sosialisasi, melalui pendamping PKH. Harapan kita, launching MPLS ini bisa menumbuhkan semangat baru dan meningkatkan kepercayaan orang tua. Khususnya untuk tingkat SD tadi, supaya bisa segera terpenuhi,” tuturnya.
Robert menerangkan, program ini merupakan wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga miskin, khususnya kategori miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, spiritualitas, dan kecintaan pada tanah air. “Bahkan setelah tamat mereka bisa melanjutkan ke Akademi, Kepolisian, atau instansi lain. Itu tentu akan mengubah masa depan keluarganya, apalagi fasilitas yang ada saat ini sebenarnya sudah layak,” terangnya.
Kadinsos berharap, pembangunan Sekolah Rakyat ber-asrama di Sumur Batu dapat segera terealisasi agar Kota Bekasi memiliki lembaga pendidikan khusus bagi masyarakat tidak mampu. “Dengan begitu, meski terbatas secara ekonomi, mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang layak dan memiliki masa depan,” pungkasnya.
Setelah acara resmi berlangsung, Asda I Kota Bekasi didampingi Kadinsos, dan jajaran Forkopimda meninjau sejumlah fasilitas pendidikan. Mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Kota Bekasi.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah ber-asrama (boarding school) yang dirancang untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan fasilitas yang optimal. Seluruh fasilitas ditanggung oleh Negara dan dapat dinikmati secara gratis.
Mulai dari peralatan sekolah, seragam, buku, hingga laptop. Sehingga, siswa dapat lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. (Andrew)
