Jagakampung.com, Kota Bekasi – Persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi utama warga yang diterima anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. M. Saifuddaulah. Hal itu disampaikannya langsung usai melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Olahraga RW 007, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Senin (10/11/2025).
Aspirasi warga RW 007 Kelurahan Jakasampurna masih berfokus pada perbaikan saluran drainase di wilayah RT 004. Menurut Saifuddaulah, usulan tersebut sudah lama diajukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), namun hingga kini belum terealisasi. “Sudah sepuluh tahun usulan perbaikan drainase disampaikan, tapi belum terlaksana. Insya Allah akan kami perjuangkan agar bisa dianggarkan pada tahun 2027 dan menjadi prioritas di RW 007 Jakasampurna,” katanya kepada wartawan.
Selain persoalan drainase, Saifuddaulah juga menyoroti pentingnya pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Anggota dewan itu meminta kelurahan bersama warga memastikan kejelasan status lahan fasos-fasum dengan memasang papan informasi atau plang aset. “Lahan fasos-fasum di RW 007 perlu diberi plang agar statusnya jelas dan masyarakat juga mengetahui bahwa lahan tersebut milik publik,” ujarnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan lahan atau munculnya gugatan kepemilikan. “Kita tahu di Bekasi ini sering terjadi sengketa fasos-fasum. Ketika disengketakan, pemerintah kerap kalah karena tidak memiliki penanda yang kuat di lapangan,” jelasnya.
Terkait keberadaan Puskesmas yang dikeluhkan warga Jakasampurna karena masih terletak di wilayah Kelurahan Kayuringin, Saifuddaulah menyatakan hal tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Sebab menurutnya, fasilitas kesehatan tersebut idealnya dipindahkan agar lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat setempat.
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengajak warga mengusulkan pemindahan lokasi Puskesmas melalui mekanisme musyawarah di tingkat RW hingga diteruskan ke Wali Kota. “Puskesmas merupakan pelayanan dasar yang wajib diwujudkan pemerintah daerah,” ucapnya.
Apalagi, sambung politisi PKS itu, “fokus anggaran tahun 2027 diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.
Saat disinggung mengenai program bantuan keuangan Rp100 juta per RW, anggota dewan tersebut menegaskan pentingnya musyawarah bersama RT dan RW agar pengelolaannya transparan. “Selama proses perencanaan benar dan mengikuti pedoman serta peraturan wali kota, silakan dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga. Yang penting jangan diklaim sepihak,” tegasnya.
Pada momen yang sama, Ketua Fraksi PKS juga meresmikan Lapangan Olahraga RW 007 Jakasampurna, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan reses.
Sarana olahraga tersebut merupakan salah satu aspirasi warga yang diusulkan melalui RW setempat. “Itu juga bagian dari aspirasi warga RW 007. Soal anggarannya saya kurang ingat,” tutupnya sambil tersenyum.
Kegiatan reses turut dihadiri perwakilan Kelurahan Jakasampurna, Ketua LPM, Koordinator BKM, serta para ketua RT/RW yang turut menyimak jalannya kegiatan reses. (Andrew)
