Jagakampung.com,Jakarta, 09 Januari 2025 – Mantan Ketua OKK DPN FPN-RI, Mawardi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) FPN-RI yang diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Mawardi menyesalkan tindakan Sekjen yang dikabarkan meminta sejumlah uang kepada calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FPN di Kalimantan Tengah serta beberapa calon DPW lainnya sebagai syarat penerbitan Surat Keputusan (SK). Jika tidak memenuhi permintaan tersebut, mereka diancam akan digantikan dengan kandidat lain.
Tidak hanya itu, Mawardi juga mengungkapkan bahwa perilaku serupa telah terjadi sebelumnya di yayasan YAPORITIM Lombok. Sekjen tersebut diduga meminta uang dalam kisaran puluhan juta rupiah kepada sejumlah pengusaha dengan janji mendapatkan proyek di salah satu kementerian. Namun, kenyataannya proyek yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi, sehingga banyak pengusaha merasa dirugikan.
Menurut Mawardi, tindakan seperti ini mencederai nilai-nilai perjuangan dan integritas organisasi. “FPN-RI dibangun sebagai wadah pemersatu nasional, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi. Jika benar terjadi, ini adalah pelanggaran etika yang mencoreng nama baik organisasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, serta meminta pimpinan pusat FPN-RI untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang ini. “Kami berharap ada langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekjen yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota FPN-RI, khususnya di tingkat daerah, yang berharap organisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan bersama.
Jagakampung.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menginformasikan lebih lanjut kepada pembaca.
