Jagakampung.com, Kab.Bekasi – Polemik masalah pertanahan kerap kali terjadi dalam realitas sosial masyarakat, hal itu didasari oleh karena fungsi dan manfaat tanah amat begitu penting bagi kehidupan masyarakat. Berbagai macam cara dilakukan dan diupayakan hingga saling klaim menjadi warna tersendiri serta tontonan menarik dalam polemik masalah pertanahan ini.
Seperti halnya yang terjadi dalam sengketa kepemilikan lahan seluas 10.110 M² yang berlokasi di Kampung Jati Mulya RT 005/RW 003, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan. Persoalan sengketa kepemilikan tanah ini antara ahli waris Hasbulah dan Tju To Sih, sudah masuk di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum ahli waris Hasbulah, Gozali B.A. SH. MH saat di wawancarai langsung oleh media ini pada Rabu, 06/10/2021 di salah satu cafe yang ada di wilayah Bekasi Timur. Gozali yang merupakan sapaan akrab pengacara muda ini mengatakan, “sebenarnya polemik permasalah pertanahan ini sudah berlangsung lama dan ada pihak-pihak yang berupaya dan mengklaim diri sebagai ahli waris yang sah,” ungkapnya.
“Kasus ini sedang berjalan di PN Cikarang dan perkara yang masuk baru masalah perdatanya. Harapan kami, ada kejelian dari pihak Majelis Hakim dalam menangani perkara tanah ini,” ujar pria enerjik ini berharap.
Dan saat disinggung media ini terkait masalah pidana dalam sengketa tanah ini, Gozali pun mengungkapkan bahwa, “untuk pidananya, kami juga telah membuat laporan ke Polres Metro Bekasi. Karena disinyalir ada pihak-pihak tertentu yang bermain karena berkaitan langsung dengan pembuatan surat – surat kepemilikan lokasi tanah tersebut,” ujar pria enerjik ini.
Hal tersebut diungkapkannya karena ada beberapa bukti-bukti pendukung dalam proses hukum yang berjalan saat ini. Salah satunya adalah bukti mendasar yaitu tagihan pajak tertunggak atas nama Alm. Hasbulah tahun 1993 dengan No. 2906/WPJ/04/KT-3272/1993.
Dan bukti-bukti lainnya adalah ada beberapa bukti-bukti pendukung seperti surat jawaban yang telah dikirimkan oleh pihak ANRI (Arsip Negara Republik Indonesia) kepada Kantor Hukum Joko Waluyo SH dengan nomor surat KN. 05.02/445/2021 tertanggal 24 Februari 2021 terkait adanya sebuah surat dari ANRI dengan No. B.HM_00/21/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang dipergunakan oleh pihak lawan dalam persidangan.
Namun Gozali juga mengingatkan bahwa bukti-bukti pendukung tersebut masuk dalam ranah pidana dan tidak dalam ranah perdata selaku tergugat intervensi. “Kan Abang bisa lihat sendiri, yang berjalan saat ini di PN Cikarang masih secara perdata. Kami selaku kuasa hukum ahli waris Hasbulah masuk sebagai pihak tergugat intervensi saat ini,” tandasnya.
“Kami hanya ingin mencari kebenaran dalam persidangan yang berjalan saat ini dan bukan untuk saling adu kuat, berdasarkan dari data-data yang kita miliki. Dan Majelis Hakim lah yang dapat memutuskan siapa pemilik yang sebenarnya atas permasalahan tanah tersebut, karena sesuai dengan jawaban surat yang telah kami layangkan ke Mahkamah Agung (MA) bahwa kasus ini menjadi voorpost atau dalam tahap pengawasan dari MA,” ujarnya lebih jauh.
Dalam pantauan media ini, selama persidangan berjalan dan berlangsung di PN Cikarang ikut hadir para saksi-saksi seperti perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan beberapa pihak penggarap yang ada dilokasi lahan tersebut. Dan untuk keberimbangan berita, hingga berita ini diturunkan belum ada satupun dari pihak lawan yang bersengketa yang dapat memberikan keterangan terkait polemik permasalahan tanah ini. (team)
