Jagakampung.com, Jakarta (18/11) — LSM KPKN RI (Koalisi Pemantau Kinerja Nasional), yang kini resmi bergabung dalam FORMAS (Forum Masyarakat Indonesia Emas), kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga kontrol sosial yang fokus pada pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Ketua Umum LSM KPKN RI, Ir. Maya Lapian, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP FORMAS, menyampaikan hal tersebut saat ditemui tim redaksi Jagakampung.com, didampingi Waketum KPKN RI, Kolonel TNI (Purn) Mansyur. Kehadiran jajaran pimpinan ini menunjukkan keseriusan KPKN RI dalam memperkuat peran organisasi di tingkat nasional.
Ir. Maya menjelaskan bahwa bergabungnya KPKN RI dalam FORMAS merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam gerakan pengawasan publik di seluruh Indonesia. FORMAS menjadi wadah kolaborasi antar-organisasi masyarakat yang memiliki visi bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, transparan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami hadir untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program pemerintah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bergabung dengan FORMAS adalah langkah memperkuat gerakan kontrol sosial secara nasional,” ungkap Ir. Maya Lapian kepada Jagakampung.com.
Sementara itu, Waketum KPKN RI, Kolonel TNI (Purn) Mansyur, menambahkan,“Pembentukan DPW KPKN RI Jakarta dalam waktu dekat menjadi prioritas kami. Dengan struktur yang kuat di ibu kota, pengawasan terhadap pelayanan publik dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kami berkomitmen memastikan setiap program pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”
Dalam kesempatan tersebut, Ir. Maya juga menegaskan bahwa DPW KPKN RI Jakarta akan segera terbentuk, sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi di daerah. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, membutuhkan pengawasan publik yang lebih intensif, sehingga kehadiran DPW ini dianggap strategis.
Selama ini, LSM KPKN RI aktif melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, penggunaan APBN/APBD, serta berbagai program strategis nasional. Dengan dukungan FORMAS dan penguatan struktur organisasi di daerah, KPKN RI optimistis dapat memperluas jangkauan pemantauan dan meningkatkan efektivitas advokasinya.
Ke depan, KPKN RI juga tengah menyiapkan sejumlah program baru, mulai dari edukasi publik mengenai hak-hak masyarakat, pendampingan hukum, hingga peluncuran platform digital pelaporan penyimpangan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Dengan komitmen kuat dan dukungan kepengurusan yang solid, KPKN RI menegaskan siap menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
