Komisoner BNSP : LSP Khusus Wartawan Telah Lahir, Asesor FPII Akan UKW kan Wartawan

Must Read

Dinilai Tidak profesional Dan Tidak Objektif, Majelis Hakim PN Jak-Sel Dilaporkan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Jakarta -Dinilaii tidak Netral,Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta secepatnya mengganti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor...

Dukung Akselerasi PEN, Kabareskrim POLRI Beri Pengarahan Kepada Kapolda Dan Direktur Jajaran Reserse

Jagakampung.com, Jakarta - Dalam rangka mendukung akselerasi/percepatan pembangunan ekonomi nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri...

DPD FORKABI Kota Bekasi Berikan Santunan Yatim Dan Dhuafa

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Dalam menyambut serta mengisi bulan suci Ramadhan 1442 H, Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak...

Moment Bulan Ramadhan FPII Korwil Pesawaran Adakan Bukber Dengan Pengurus dan Anggota

Jagakampung, Pesawaran, Lampung -Keluarga besar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Pesawaran menggelar acara buka puasa bersama (Bukber) di...

Sikapi Kembali Oknum Polisi Gunakan Narkoba, Ketum MAPAN Indonesia Angkat Bicara ; Kalau Tidak Bisa Dibina, Binasakan

Jagakampung.com, Jakarta - Divisi Propam Mabes POLRI dan Bid Propam Polda Jatim menangkap 5 Oknum Anggota Satuan Reserse Narkoba...

Ket : kiri-kanan; haryadi, Komisoner BNSP, Wesly

Jagakampung.Jakarta (19/04) – Latih Asesor Wartawan, BNSP Larang DP Sertifikasi Wartawan Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan karena Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system (Sertifikasi Kompetensi Nasional Indonesia).

Hal itu ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.
“ Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP, ” kata Henny.

Lanjutnya, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. “Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.
“Selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh Master Asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

WAJIB BACA :  Karena Adanya Partisipasi Pilkada Yang Tinggi Dan Aman, Indonesia Dapat Apresiasi Amerika

Mandagi mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media. Mereka ada yang datang dari Batam, Bogor, Jogya, Sulsel, Jatim, Lampung dan Jakarta.

WAJIB BACA :  Jelang "Fit & Proper Test", POLRI Serahkan Naskah Materi Ke DPR-RI

Sementara dari Organisasi Pers yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini berasal dari Organisasi Pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).

“Latar belakang peserta juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online diantaranya Indonesia Satu, Berita 55, BeNews, Berita Investigasi.com, Jaga Kampung.com dan media cetak.

Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Wesly H Sihombing dan Ketua Deputy Advokasi, M. Haryadi merupakan Asesor yang lulus dalam Diklat tersebut.

“Alhamdulillah dengan perjuangan yang berat saat mengikuti Diklat selama 4 hari, akhirnya FPII punya 2 orang Asesor Penguji Kompetensi bersertifikat BNSP berlogo Garuda,” ucap Wesly kepada awak media usai pengumuman hasil Diklat di lokasi Diklat Asesor.

Dijelaskannya, keputusan mengambil pilihan *Skema Wartawan Muda Reporter* (01/SKEMA/MUREP) dengan *Unit : J.58PERS.005.1, Elemen Kompetensi : menentukan sudut pandang, menulis berita sesuai rubrik dan tema liputan, menulis berita laporan langsung/ _straight news_ dan liputan lengkap atau indepth news* , karena melihat masih banyak Wartawan-wartawan yang menulis berita tidak menerapkan KEJ dan 5W1H, judul dan isi berita tidak berkaitan dan lain sebagainya.

WAJIB BACA :  Mensos Jadi Tersangka Kasus OTT Pengadaan Bansos Covid-19

” Apapun ilmu yang saya dapat dari Diklat akan saya terapkan kepada teman-teman, khususnya Keluarga Besar FPII, dan masyarakat yang berprofesi Wartawan pada umumnya,” ucapnya.

Sebagai salah seorang Pendiri dan merupakan Seknas FPII, Wesly mengharapkan semua Wartawan yang tergabung di FPII harus memiliki sertifikat. Karena Sertifikat merupakan bukti Kompeten atau tidak nya seseorang menjalankan pekerjaannya (profesinya).

” Kira Lahir ada Akta, menikah (buku nikah), Tempat tinggal (KTP), Pekerjaan (Sertifikat). Semua dikeluarkan oleh Lembaga Negara. Artinya, bahwa Negara akan mengakui kita sebagai Wartawan Berkompeten bila kita memiliki sertifikat yang dikeluarkan Oleh Lembaga Negara bukan sertifikat UKW yang selama ini beredar dari Organisasi Pers. mengikuti UKW/UKJ di LSP Pers Indonesia.

Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen. Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP. “Saya sempat mengalami kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh master asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi inilah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.

Fredrik juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya. (wes/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Populer

Murah, Tapi Spesifikasi Maxtron S8 2020 Boleh Diadu

Jagakampung.com - Vendor smartphone asal Indonesia, Maxtron kembali merilis produk baru di tahun 2020 ini, yakni Maxtron S8 2020. Smartphone ini mengusung layar lebar luas...

Mengenal Padi Raksasa PIM-1, Tinggi 2 Meter Hasil Lebih Banyak

Jagakampung.com - Ketahanan pangan bangsa Indonesia masih mengandalkan hasil produksi persawahan. Salah satunya adalah Padi sebagai basis makanan pokok. Beberapa varian yang muncul dari...
WAJIB BACA :  Ambroncius Nababan Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Rasisme Oleh Bareskrim Polri

Kekuatan Ramallah dan Al-Bireh Serukan Perluasan Perlawanan

Mereka menekankan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan mingguan perlawanan rakyat, dan di setiap perselisihan dengan pendudukan, guna menyampaikan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina akan...

Jelang Pelaksanaan Program PTSL 2021, BPN Kota Bekasi Bersama Polres Dan Kejari Kota Bekasi Berikan Penyuluhan Hukum Serta Bintek Bagi Pokmas Di Jaticempaka

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021 dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bekasi akan kembali dimulai awal...

DPD FORKABI Kota Bekasi Berikan Santunan Yatim Dan Dhuafa

Jagakampung.com, Kota Bekasi - Dalam menyambut serta mengisi bulan suci Ramadhan 1442 H, Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi (DPD Forkabi) Kota Bekasi...

Imam Besar FBR Ditetapkan Sebagai Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta

Jakarta, Jagakampung.com - Imam Besar FBR, KH. Lutfi Hakim MA diangkat menjadi Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Antar Waktu. Ketetapan ini dirilis Pengurus Besar...

Latih Asesor Wartawan, BNSP RI Larang DP Sertifikasi Wartawan

Jagakampung.com, Jakarta (19/04) - Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi...

Diduga Data Palsu, Munaslub Apkomindo 2015 Digunakan di PN Jaksel, PT DKI Jakarta dan Saat ini di MA

Jagakampung.com, Jakarta (18/04) - Sungguh miris dan ironis dunia peradilan di Indonesia, sebab dengan menggunakan data dan fakta yang diduga tidak valid dan fakta,...

Santunan Anak Yatim Jadi Warna Baru HUT SATPOL PP Ke 71 & HUT SATLINMAS Ke 59 Di Kota Bekasi

Jagakampung.com, Kota Bekasi -  Ditengah pandemi Covid-19 yang masih mendera negeri ini, peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang Ke 71...

Mahfud MD: Bulan Depan, 99,9 Persen Akan Terjadi Resesi Ekonomi Di Indonesia

Jagakampung.com - Resesi ekonomi di kuartal III 2020 bukan sebatas isapan jempol semata. Menko Polhukam bahkan menyatakan hampir 100 persen yakin Indonesia...
- Advertisement -

Rekomendasi

Open chat