Jagakampung.com, Kota Bekasi – Pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, telah menyentuh progres penyelesaian di angka sekitar 90 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Kota Baru, Agus H Mamun ketika dikonfirmasi wartawan mengenai pelaksanaan kegiatan itu. “Progresnya kurang lebih sudah sekitar 90% untuk kegiatan Rutilahu pada tahun 2025 ini,” katanya di Kantor Kelurahan Kota Baru, Kamis (28/8/2025).
Menurut Lurah Kota Baru, proses penetapan Calon Penerima Manfaat (CPM) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Awalnya kita melakukan survei ke lokasi untuk memastikan, kelayakan dari penerima manfaat masuk di dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian juga, turut dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya,” ujar Lurah Kota Baru itu.
Agus H Mamun menilai, selaku pelaksana kegiatan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kota Baru mampu mengurangi target Rutilahu sebanyak 10 persen melalui program pembangunan 9 unit Rutilahu setiap tahunnya. “Ya harapannya, apa yang sudah dilakukan bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Terutama, bagi masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Minimal, sambung Lurah Kota Baru ini lebih lanjut, “ketika program Rutilahu itu berjalan, berarti masyarakat bisa lebih fokus untuk meningkatkan ekonominya,” pungkas Agus H Mamun mengakhiri.
Sebelumnya secara terpisah Ketua BKM Kelurahan Kota Baru, Agus Sucipto menerangkan, 9 unit Rutilahu tersebut didapatkan melalui APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2025. Peruntukannya terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perkampungan, “sembilan unit itu alhamdulillah sudah kita bangun,” terangnya (27/8).
Agus Sucipto mengungkapkan, program Rutilahu ini memiliki anggaran Rp. 20 juta untuk setiap unitnya. “Dari Rp. 20 juta itu, untuk tukang hanya Rp. 2 juta. Nah ini yang menjadi problem, karena Rp. 2 juta itu pasti kurang kalau untuk ongkos pembangunan Rutilahu,” ungkapnya.
Berdasarkan penjelasan Ketua BKM Kelurahan Kota Baru, biasanya problem tersebut akan dibebankan kepada CPM untuk subsidi tukang berupa uang maupun tenaga. “Tapi ada beberapa calon penerima manfaat yang memang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga itu tidak memungkinkan untuk subsidi. Akhirnya, harus kita subsidi dari BKM untuk tenaga tukangnya,” jelas Agus.
Nah, Ketua BKM Kelurahan Kota Baru itu menambahkan, “ini menjadi problem. Makanya kami dari BKM berharap, kalau bisa total anggaran rutilahu itu jangan 20. Bisa dinaikan paling tidak 25 sampai 30 ya, supaya alokasi untuk ongkos itu bisa mencukupi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Agus Sucipto memaparkan, solusi lain untuk mengatasi problem yang terjadi jika CPM mengalami kesulitan ekonomi adalah mencari rumah yang sesuai dengan anggaran, dan kemampuan CPM dalam hal subsidi tukang.
Jika hal ini tidak segera diatasi, Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Forum BKM tingkat Kota Bekasi meyakini, ke depannya BKM akan mengalami kesulitan teknis di lapangan. Problem tersebut, tidak hanya dihadapi oleh BKM Kelurahan Kota Baru, “tapi, hampir semua BKM di Kota Bekasi. Saya dengar di Depok itu anggarannya-kan sudah 25 juta per-unit, itu sudah lebih aman,” paparnya.
Agus Sucipto juga menyampaikan, pihak BKM hanya bisa berharap nantinya melalui Gubernur Jawa Barat hal ini dapat ditinjau kembali, “Sehingga, kita juga tidak kesulitan di lapangan,” tandasnya. (Andrew)
