Jagakampung.com, Kota Bekasi – Pekerjaan perbaikan saluran air melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan Kelurahan 2026 di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dipastikan telah rampung 100 persen.
Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat (Pimkol BKM) Kelurahan Kranji juga melakukan pengecekan langsung untuk memastikan hasil pekerjaan berfungsi sesuai target dan memberikan manfaat bagi warga.
Salah satu lokasi yang dicek berada di wilayah RT 003/RW 011. Di titik itu, saluran air yang sebelumnya mudah tersumbat diperbaiki menggunakan u-ditch berukuran 40 dengan panjang sekitar 47-48 meter.
Warga RT 003/RW 011, Minah, mengatakan kondisi saluran sebelum diperbaiki cukup parah karena sering mampet dan dipenuhi sampah. Kondisi tersebut membuat aliran air tidak lancar, terlebih konstruksi sebelumnya belum dilengkapi penutup yang memadai.
“Parah Pak, pertama mampet. Di ujung juga sampahnya banyak begitu, jadi airnya nggak lancar,” katanya kepada wartawan di sekitar lokasi perbaikan saluran air RT 003/RW 011 Kelurahan Kranji, Jumat (2/10/2026) sore.
Minah mengaku menjadi salah satu warga yang mengusulkan perbaikan saluran air ini. Menurut dia, saluran air berada di akses utama warga sehingga kondisinya perlu segera dibenahi untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan datang.
“Ini kan akses utama warga, jalan umum. Sampah banyak, terus kalau hujan besar takutnya banjir. Sebentar lagi kan mau musim hujan, jadi saya mengusulkan untuk kenyamanan warga,” tuturnya.
Setelah perbaikan selesai, kondisi saluran air dinilai jauh lebih baik. Aliran air kini berjalan lancar dan warga merasakan langsung manfaat pembangunan tersebut.
“Alhamdulillah warga pada senang Pak, hasilnya memuaskan dan saluran airnya juga lancar sekarang,” ungkap Minah.
Salah satu Pimkol BKM Kelurahan Kranji, Heru Nurohman, menerangkan perbaikan saluran air merupakan bagian dari kegiatan DAU tambahan Kelurahan 2026 dengan total alokasi anggaran Rp200 juta.
“Kelurahan Kranji mendapatkan alokasi anggaran dengan total Rp200 juta. Kita gunakan untuk perbaikan saluran air secara keseluruhan di empat titik lokasi,” terangnya.
Keempat titik lokasi pekerjaan tersebut berada di RT 003/RW 011, RT 002/RW 012, RT 002/RW 015, dan RT 003/RW 013. Ia menyebut lokasi pekerjaan saluran air di RT 003/RW 011 menggunakan u-ditch 40, sedangkan ketiga lokasi lainnya menggunakan u-ditch 30 karena berada di lingkungan permukiman.
“Panjang pada masing-masing pekerjaan juga berbeda ya. Untuk u-ditch 40 kurang lebih memiliki panjang 47 sampai 48 meter. Kalau untuk u-ditch 30-nya itu 50 sampai dengan 52 meter,” urainya.
Sebelum pelaksanaan dimulai, penentuan lokasi pekerjaan dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) dengan melibatkan Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), BKM, dan pihak kelurahan.
“Jadi, dasar dari penentuan titik itu adalah tingkat urgensinya di suatu wilayah. Ketika memang itu harus segera kita perbaiki, ya kita perbaiki di situ,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh pekerjaan DAU tambahan Kelurahan 2026 di empat titik tersebut telah selesai 100 persen. Saat ini, progresnya sudah memasuki tahap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Pengecekan Pimkol BKM setelah pekerjaan rampung tidak hanya memastikan seluruh pekerjaan selesai 100 persen. Fungsi saluran air juga menjadi perhatian untuk melihat apakah hasil perbaikan berjalan sesuai target dan memberi manfaat bagi warga.
“Karena kebetulan beberapa hari yang lalu sudah turun hujan, kita tanya juga ke warga apakah manfaat saluran air yang kita rapikan ini sudah berjalan dengan semestinya atau belum?” paparnya.
Heru menjelaskan kebutuhan perbaikan drainase di wilayah Kelurahan Kranji masih cukup besar. Karena itu, BKM bersama unsur terkait tengah memusyawarahkan usulan kegiatan DAU berikutnya agar program pada 2027 kembali diarahkan untuk menangani saluran air.
Selain DAU, BKM Kelurahan Kranji pada 2026 juga menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak sembilan unit. Nilai anggarannya sebesar Rp20 juta untuk masing-masing rumah, atau Rp180 juta secara keseluruhan.
Penentuan calon penerima manfaat (CPM) dilakukan melalui usulan forum RW yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Kesiapan swadaya pun menjadi salah satu pertimbangan penting karena keterbatasan anggaran membuat CPM tetap harus menyediakan dukungan tambahan.
“Anggarannya sangat minim, hanya Rp20 juta untuk setiap unit dikurangi anggaran tukang Rp2 juta. Jadi banyak warga yang memang rumahnya layak dibantu, tapi tidak siap secara swadaya, akhirnya memilih untuk tidak mengambil,” jelasnya.
Sembilan unit Rutilahu tersebut tersebar di RT 004/RW 003, RT 001/RW 002, RT 002/RW 012, RT 001 dan RT 002/RW 015 sebanyak tiga unit, RT 003/RW 001, RT 007/RW 008, serta RT 005/RW 004. Hingga kini, pelaksanaan Rutilahu hampir seluruhnya rampung dengan menyisakan satu rumah.
“Progres kita sudah hampir selesai. Kurang satu rumah lagi yang memang kondisinya sangat besar, kita sedang menegosiasi lagi terkait kesiapan swadayanya,” ucap Heru.
Menurutnya, kebutuhan swadaya Rutilahu paling banyak berupa tenaga atau upah tukang. Dari anggaran Rp20 juta per unit, alokasi upah tukang hanya Rp2 juta. Sementara pelaksanaannya rata-rata membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu dengan biaya sekitar Rp6 juta-Rp7 juta.
Atas kondisi tersebut, BKM berharap anggaran Rutilahu pada 2027 dapat meningkat menjadi Rp30 juta per unit. Penambahan anggaran dinilai dapat mengurangi beban swadaya yang harus disiapkan CPM.
“Minimal yang tadinya mungkin harus menyiapkan swadaya cukup besar, dengan ditingkatkannya anggaran, CPM hanya perlu menyediakan swadaya secukupnya,” pungkas Heru. (Andrew)
