Jagakampung.com, Kota Bekasi – Pembangunan sembilan unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, mulai menunjukkan hasil. Dari kegiatan monitoring, tercatat progres pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen, bahkan sejumlah unit sudah rampung 100 persen.
Monitoring dilakukan Lurah Jatiwaringin, Haririh, bersama tim monitor dari unsur Kecamatan Pondokgede, Ketua dan Pimpinan Kolektif (Pimkol) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LPM), serta sejumlah staf Pemberdayaan Masyarakat (Permas) Kelurahan Jatiwaringin.
Usai melakukan monitoring di sejumlah lokasi penerima manfaat, Haririh mengatakan sembilan unit Rutilahu tersebut tersebar di lima wilayah RW (Rukun Warga), yakni RW 001, RW 002, RW 004, RW 007, dan RW 014.
“Iya, tadi kita melakukan monitoring terkait pelaksanaan pembangunan Rutilahu. Alhamdulillah, untuk Kelurahan Jatiwaringin di tahun 2026 ini ada sembilan titik. Kita bersama pelaksana dari BKM, RT/RW setempat, LPM, tim monitor dari unsur kecamatan, dan beberapa staf Permas melakukan monitoring kegiatan tersebut,” katanya kepada wartawan di Kantor Sekretariat BKM Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Selasa (29/9/2026).
Dari sembilan unit tersebut, terdapat beberapa wilayah RW yang memperoleh lebih dari satu bantuan. Salah satunya merupakan rumah yang sebelumnya roboh akibat angin puting beliung pada 2025.
“Ada yang satu RW itu mendapatkan dua unit. Tahun kemarin, ketika ada angin puting beliung, ada rumah yang rubuh. Tapi tadi kita lihat sudah rapi kondisi rumahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, Pak Wali dan Pak Wakil yang selalu memperhatikan warganya,” ucap Haririh.
Ia berharap pelaksanaan program Rutilahu dapat terus berlanjut sehingga penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Jatiwaringin bisa dilakukan secara bertahap. “Tentunya harapan saya selaku lurah, kegiatan Rutilahu ini akan terus berjalan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil monitoring, progres pelaksanaan pembangunan pada sembilan unit rumah tidak seragam. Sebagian masih berada pada kisaran 80 persen, sementara beberapa lainnya telah mencapai penyelesaian penuh.
“Kurang lebih 80 persen, dan yang menyentuh progres 100 persen juga ada. Dari hasil monitoring tadi, paling tidak semuanya sudah mencapai 80 persen dan ada yang sudah 100 persen dari sembilan unit tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator BKM Kelurahan Jatiwaringin, Ariswandi Sarmin menerangkan, sebelum pembangunan dimulai, BKM terlebih dahulu menggelar sosialisasi bersama calon penerima manfaat (CPM), termasuk RT dan RW setempat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat BKM Kelurahan Jatiwaringin pada 9 September 2026. Setelah sosialisasi, BKM berkoordinasi dengan CPM dan tukang untuk memastikan kesiapan masing-masing penerima manfaat sebelum pekerjaan dimulai.
“Kita undang dulu calon penerima manfaat, termasuk RT dan RW untuk sosialisasi. Setelah itu kita panggil CPM, termasuk tukangnya, mau mulai kapan. Yang sudah membawa tukang dan siap, langsung kita eksekusi. Besoknya, kita kirim bahan,” terangnya.
Sarmin memaparkan, sembilan penerima manfaat tersebut tersebar di lima RW. Satu unit berada di RT 004/RW 001, satu unit di RT 003/RW 002, dua unit masing-masing di RT 004 dan RT 007/RW 004, dua unit di RT 003/RW 007, serta tiga unit di RW 014, yakni satu unit di RT 010 dan dua unit di RT 004.
Dalam menentukan penerima manfaat, BKM menggunakan skala prioritas berdasarkan hasil pendataan dan survei lapangan bersama pihak terkait. Menurut Sarmin, BKM tidak menetapkan penerima bantuan secara sepihak.
“Kalau awal tahun, biasanya kita menginput. Karena kuota bantuan hanya sembilan titik, kita buat usulan ke kelurahan dan kecamatan sebanyak 18 rumah, dua kali lipat dari bantuan. Lalu kita keliling dan survei mana yang skala prioritas. Yang menentukan layak dibantu atau tidak itu dari kecamatan,” paparnya.
Dari 18 rumah yang diusulkan, sembilan unit kemudian dapat dilaksanakan pada 2026 sesuai kuota bantuan yang tersedia. Meski begitu, database BKM masih mencatat rumah lain yang membutuhkan penanganan.
Sarmin mengungkapkan, database BKM saat ini mencatat ada 138 rumah yang masuk pendataan kebutuhan Rutilahu. Sebanyak 18 rumah diusulkan pada tahun ini, dan hanya sembilan unit di antaranya yang bisa dieksekusi sehingga masih terdapat sekitar 129 rumah dalam catatan.
“Harapan saya kalau bisa kuotanya ditingkatkan, jangan cuma sembilan, agar lebih luas lagi dan lebih cepat terselesaikan. Karena memang di lingkungan itu masih banyak persoalan. Kalau Rutilahu sudah tuntas, bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain,” ungkap Sarmin.
Dalam pelaksanaan pembangunan, BKM juga menekankan perlu adanya swadaya dari penerima manfaat. Sarmin menjelaskan, anggaran sebesar Rp20 juta per unit merupakan dana stimulan sehingga tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan rumah.
“Pada saat sosialisasi sudah saya sampaikan bahwa harus ada swadaya. Dana ini adalah dana stimulan atau dana pancingan. Kalau murni menggunakan anggaran APBD, enggak cukup. Namanya membangun rumah, Rp20 juta per unit memang tidak cukup,” jelasnya.
Sarmin menyebut, besaran anggaran Rutilahu senilai Rp20 juta per unit telah diterapkan sekitar tujuh hingga delapan tahun. Di sisi lain, sejumlah harga material bangunan mengalami kenaikan sehingga nilai bantuan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.
“Perlu sekali, karena sekarang harga material naik semuanya. Terutama besi dan semen. Kalau bisa memang ada penyesuaian anggaran dengan harga material yang mahal. Jangan Rp20 juta, tetapi lebih ditingkatkan. Mungkin bisa Rp30 juta atau Rp40 juta, baru kelihatan bangunan rumah itu,” pungkasnya. (Andrew)
