Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus DPP Laskar Hukum Indonesia Resmi Digelar di Jakarta Utara
Jagakampung.com, Jakarta Utara, 24 Januari 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Hukum Indonesia (LHI) secara resmi menggelar Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus DPP LHI di Gedung Aula Walikota Jakarta Utara, Jumat (24/1/2026).
Acara tersebut dihadiri 200 orang lebih Anggota Laskar Hukum Indonesia yang menjadi momentum penting bagi Laskar Hukum Indonesia dalam meneguhkan komitmen organisasi sebagai elemen masyarakat yang berperan aktif dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan akuntabel di Indonesia.
Pengukuhan kepengurusan DPP Laskar Hukum Indonesia dilakukan langsung oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Nazali Lempo, SH., MH., CHRMP, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat, praktisi hukum, perwakilan organisasi kemasyarakatan, unsur TNI-Polri, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jakarta Utara yang diwakili oleh stafnya menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat atas terselenggaranya Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus DPP Laskar Hukum Indonesia. Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap LHI dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil serta kondusivitas di tengah masyarakat.
Sementara itu, dalam arahannya, Dr. Nazali Lempo yang juga merupakan Dewan Pembina LHI menegaskan pentingnya peran organisasi hukum dalam menjaga supremasi hukum dan etika berbangsa.
“Laskar Hukum Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan moral yang berkontribusi positif bagi penegakan hukum nasional, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Laskar Hukum Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, SH., M.Si., MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LHI berkomitmen untuk hadir sebagai wadah perjuangan hukum yang independen dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Laskar Hukum Indonesia hadir untuk mengawal kepastian hukum, melindungi hak-hak rakyat, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan nilai keadilan,” tegas Edy Imran.
Ia menambahkan bahwa ke depan LHI akan fokus pada program advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap praktik-praktik hukum yang menyimpang.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan DPP Laskar Hukum Indonesia periode 2026–2031, diharapkan LHI dapat berperan aktif dalam memperkuat sistem hukum nasional yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
