Jagakampung.com, Kota Bekasi – Kegiatan Workshop Pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di kawasan Puncak Bogor diduga menggunakan anggaran yang sangat fantastis. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi ini berlangsung sejak Rabu, 1 November 2023 sampai dengan Jumat, 3 November 2023 lalu di salah satu Hotel yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil penelusuran dari wartawan media ini dan diduga anggaran yang digunakan ini didapat dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh langsung dari Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi, Teti Handayani lewat sambungan selulernya mengatakan bahwa kegiatan Workshop Pertanahan tersebut berjalan dengan menggunakan APBD Kota Bekasi.
Dan saat disinggung terkait nilai anggaran yang digunakan dalam kegiatan itu, Teti sempat enggan untuk menjawab secara rinci, “iya APBD perubahan, tapi gak usah disebut nilai anggarannya-lah,” ucap Teti saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Jumat (03/11/2023).
Menyadari akan penggunaan APBD yang sangat besar di dalam kegiatan tersebut, akhirnya Teti pun menyebut nilai anggaran yang dipergunakan, “dari APBD sebesar Rp.200 juta, untuk pelaksanaannya selama 3 hari,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi memberikan keterangan bahwa efisiensi waktu maupun jarak tempuh bagi narasumber menjadi landasan untuk menjalankan kegiatan di luar Kota Bekasi. “Iya, efisiensi waktu dan jarak tempuhnya bisa dengan kereta. Bisa dengan mobil, dari Bandung dekat dan yang dari Jakarta bisa naik kereta, seperti itu. Itu masih daerah Cipayung situ si bang,” terangnya.
Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi ini juga menjelaskan bahwa kegiatan Workshop pengadaan tanah ini untuk skala kecil. Di dalamnya berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan kebijakan dalam implementasi pelaksanaannya.
Dalam kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. “Tentunya mempunyai tujuan untuk memberikan orientasi penyesuaian, kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan tanah oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah,” jelas Teti.
Adapun para peserta dalam kegiatan itu sendiri, melibatkan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Bekasi, termasuk unsur pihak Kecamatan maupun Kelurahan.
Dari susunan acara Workshop Pertanahan itu diketahui bahwa Pj Walikota Bekasi sempat membuka kegiatan itu di hari pertama. Dan untuk narasumber yang menyampaikan materi di dalam kegiatan tersebut terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Disperkim Provinsi Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi selaku pendampingan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Kota Bekasi.
Selain penyampaian materi, kegiatan Workshop Pertanahan ini juga membuka komunikasi interaktif yaitu dengan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. (Andrew)
