CUPLIKAN BERITANASIONALSUARA WARGA KAMPUNG
Trending

Unras GMBI Kota Bekasi Di Gedung DPRD , Tolak RUU HIP

Jagakampung.com, Kota Bekasi – Kamis, 25/06/2020 sekitar dua ratusan massa anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa (unras) di halaman parkir Gedung DPRD Kota Bekasi terkait penolakan adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau yang kerap disebut RUU HIP.

Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, (Abah) Zakaria saat sedang berorasi

Aksi unras yang berlangsung ditengah transisi masa new normal ini dipimpin langsung oleh Ketua Distrik LSM GMBI Kota Bekasi, (Abah) Zakaria dan didampingi oleh Sekretaris Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya serta Ketua-ketua KSM se Kota Bekasi. Unras massa ini berlangsung dengan tertib dan damai serta sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku.

Dalam aksi unras ini, LSM GMBI menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu ;

– Menolak RUU HIP
– Hentikan proses legislasi RUU HIP
– Cabut RUU HIP dari Prolegnas
– Meminta Presiden RI untuk menolak RUU HIP, bukan menunda.
– Kepada komponen anak bangsa yang setia bela Pancasila, rapatkan barisan, satukan pandangan, agar tetap waspada dan selalu siaga. Kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila atas adanya upaya dari kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan untuk mencoba mengutak-atik Pancasila.
– Meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk menolak RUU HIP serta membuat nota dinas untuk menyampaikan aspirasi LSM GMBI Kota Bekasi kepada DPR RI, Presiden RI, seluruh Fraksi di DPR RI, Badan Legislasi DPR RI.

Tim Investigasi LSM GMBI turut serta dalam unras

Dalam orasinya Ketua Distrik Kota Bekasi (Abah) Zakaria mengatakan bahwa Pancasila itu sudah final, jangan lagi diutak atik. “‘Ada yang berani mengutak-atik Pancasila maka kami, GMBI akan membela mati-matian. Oleh sebab itu GMBI menolak RUU HIP karena lebih kejam daripada virus Corona ” tegasnya mengakhiri orasinya.

Ketua KSM Bekasi Timur (peci hitam) Kosasih

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KSM Bekasi Timur, Kosasih saat disambangi media usai pertemuan dengan para anggota dewan di lokasi. “Kita kan sudah memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 yang menjadi landasan pijak bangsa, jadi buat apalagi ada RUU HIP, lebih baik batalkan saja. Bagi kami tidak ada ‘celah’ untuk bangkitnya komunis dinegeri ini, karena jelas RUU HIP tidak menyertakan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 mengenai ketetapan pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang untuk bahan pertimbangannya ” ungkapnya secara tegas.

Sekedar info, RUU HIP ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR saat rapat paripurna pada Selasa 12 Juni 2020. Dan menjadi polemik serta menimbulkan kontroversi karena terdapat muatan trisila didalamnya yaitu sosio-nasionalisme, sosio demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan dan ekasila, yaitu gotong royong.(Red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close