Piru (29/10/2024), jagakampung.com – Debat pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2024, yang mengusung tema ‘Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum dan Penegakkan Birokrasi yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menuju Good Governance’ diselenggarakan oleh KPU SBB berlangsung di Gedung Nunusaku Center, Gunung Malintang, Kota Piru, Pada Jumat, (25/10/2024).
Dalam acara debat tersebut, hadir kelima Pasangan Calon (Paslon) yang akan bertarung di Pilkada SBB Tahun 2024, yaitu Paslon No urut 1: M. Hatta Hehanusa, S.E., (Calon Bupati), dan Stanley Salenussa, M.Si., (Calon Wakil Bupati), No urut 2: Ir. Asri Arman, M.T., (Calbup) dan Selfinus Kainama, S.Pd., (Calwabup), No urut 3: Timotius Akerina, S.E., M.Si., (Cabup) dan Yudin Hitimala, S.Pt., M.Si., (Cawabup), No urut 4: Samson Ricardo Atapary, S.H., (Cabup) dan Abdulrasyit Lisaholth, S.Pi., (Cawabup), No urut 5: Fransyane Puttileihalat, S.Pd., (Cabup) dan Tahir Bin Ahmad, S.Hi., (Cawabup).
Saat mendapat kesempatan untuk membacakan VIsi Misinya, Calon Bupati dari Paslon No Urut 1: M. Hatta Hehanussa, S.E., yang didampingi oleh Calon Wakil Bupati, Stanley Salenussa, M.Si., menyatakan, Visi Paslon adalah terwujudnya Seram Bagian Barat yang harmonis, kuat, mandiri dan berintegritas, sebagai lumbung pangan Maluku, melalui konektifitas antar wilayah dan peningkatan SDM.
Sementara untuk misinya adalah: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengendalian tata kelola birokrasi, tata ruang, pengendalian lingkungan dan sosial budaya.
Menurut Hehanussa, gagasan pokok untuk pemerintahan bersih dan profesional bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif dengan prinsip Good Governance.
Menurut Hehanussa, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dapat dilihat dari data capaian pembangunan dasar Tahun 2023, maka tentu, Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif dengan prinsip Good Governance merupakan dasar dalam rangka Paslon yang mengusung tag HATI ini menjalankan visi misi.
“Masalah yang dihadapi saat ini adalah, Kabupaten SBB yang masih berada dalam posisi kritis terkait tata kelola penerintahan dan birokrasi, meski ada sejumlah capaian pembangunan, namun, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki diantaranya kinerja birokrasi yang belum optimal, minimnya digitalisasi tata kelola pemerintahan serta tingginya potensi KKN,” jabarnya.
Untuk itu, potensi Paslon HATI untuk mewujudkan Good Governemen adalah dengan menjalankan Transformasi Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi berbasis kinerja dan profesional.
Hehanussa mengungkapkan, rendahnya kinerja ASN dan lemahnya sistem birokrasi berbasis prestasi, maka perlu penerapan sistem Meritokrasi, pengembangan kapasitas ASN berkelanjutan serta modernisasi infrastruktur birokrasi, dimana Reformasi berbasis Meritokrasi dapat mendukung akuntabilitas kinerja ASN, serta mendorong terwujudnya kualitas pelayanan publik, penegakkan hukum yang tegas dan transparan karena masih rendahnya, kinerja penegakan hukum yang tinggi dan terukur sehingga masih berpotensi korupsi.
Karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah komperehensif dan gerakan penegakan hukum tanpa pandang bulu serta pembentukan unit pengawasan independen.
Hehanussa menandaskan, untuk pencegahan KKN dapat dilakukan melalui, penguatan sistem pengawasan sebagai strategi penguatan komprehensif dengan penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, kolaboratif menjadi satu arah. (Nicko Kastanja)
