Jagakampung.com, Jakarta – Kempesnya usulan interpelasi dari duo fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena kurangnya dukungan dari 7 fraksi yang lain membuat sebagian masyarakat bertanya.
Hal itu terwujud dalam bentuk kiriman papan bunga untuk mendukung interpelasi mengenai penyelengaraan Formula E tahun 2022 yang dinilai menghabiskan dana milyaran tersebut. Sementara di sisi lain kondisi pandemi berdampak perekonomian yang signifikan.
Namun demikian bagi yang setuju terhadap pelaksanaan Formula E ini sebetulnya tak perlu ada interpelasi cukup minta keterangan saja kepada gubernur tentang persoalan tersebut. Selain itu dengan digelarnya formula E akan menaikan posisi tawar Indonesia terhadap dunia internasional.
Pro dan kontra tersebut memang ada, untuk mencoba mengulik tentang penyelenggaraan balapan mobil ini Persatuan Waratawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) menggelar webinar pada Jumat, 10/9/21 dengan mengambil tema Pro Kontra Penyelenggaraan Formula E di Mata Masyarakat.
Ade Armando penggiat media sosial yang selalu berpikir kritis dengan tayangan youtubenya mengajak pemirsanya memakai logika sehat dalam webinar tersebut dengan tegas bahwa banyaknya karangan bunga yang dikirim dan ada di pekarangan DPRD sebagai bentuk suara hati warga DKI menolak sirkuit Formula E.
Maka lanjut Ade harusnya Anies Baswedan sebagai gubernur menjelaskan edukasi manfaat formula E bagi warga DKI secara terbuka, tidak perlu takut untuk menghadapi interpelasi, baginya interpelasi ini tidak akan mengarah menjatuhkan posisi Anies menjadi gubernur, toh tahun 2022 Anies sendiri sudah berakhir masa jabatannya.
Tetapi bagi sebagian masyarakat ingin tahu seperti apa pelaksanaan Formula E ini dan seberapa besar keuntungannya jika memang dilaksanakan.
Selain mengkritisi Gubernur Anies, Ade juga mengkritik tajam kepada anggota dewan yang menolak mengadakan interpelasi tersebut. Seharusnya sebagai wakil rakyat memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat sejauhmana manfaat Formula E ini, apalagi di masa pandemi.
Sedangkan August Hamonangan, SH, MH anggota DPRD Fraksi PSI yang juga turut menjadi narasumber dalam webinar Pewarna mengatakan tidak tepat dan keberatan adanya Formula E di DKI Jakarta, apalagi di saat wabah pandemikian, August berharap karena penyelenggaraan itu memakai uang rakyat, akan lebih tepat kalau uang tersebut dipakai membantu rakyat yang saat ini sedang terganggu ekonominya, karena dengan anggaran tersebut mampu menggerakan UMKM dan dana Bansos itu lebih penting.
Memang penyelenggaraan Formula E ini dari awal menjadi silang pendapat, termasuk waktu itu terjadi peenbangan pohon-pohon yang usianya cukup tua di kawasan Taman Monas Jakarta.
Diskusi semakin menarik dipandu Thony Ermando Jurnalis senior dari media Reformatanews, Kairospos ini saat memberikan kesempatan tokoh muda asli Betawi Eki Pitung yang saat ini memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Bamus Betawi. Eki mencoa menjelaskan tentang interpelasi sekalipun memang bukan ranahnya karena itu ranah anggota dewan, di mana interpelasi sudah tidak sesuai mekanisme dan berkesan sepihak, pertanyaannya kenapa yang mengajukan interpelasi itu hanya dua partai sedangkan tujuh peratai lainnya, belum lagi dalam pengajuan interpelasi tanpa mengajak Bamur Betawi di mana disana ada aturannya.
Eki justru melihat bahwa pelaksanaan Formula E oleh gubernur Anies ini dapat menguntungkan dengan penjualan tiket orang seluruh dunia akan datang untuk menonton dengan kedatangan para penonton ini akan membawa manfaat bagi negera kita, alangkah baiknya kalau semua pihak mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan mengenai anggaran toh sudah dibicarakan sebelum terjadi pandemi.
Namun demikian sebagai petugas Covid 19 juga, penyelenggaraan itu masih dengan catatan sepanjang pandemic sudah tidak terjadi lagi, jika pandemi masih terjadi dan melanda dirinya pertama yang akan menolak pelaksanaan Formua E ini.
Sedangkan Charles Eduard Sianturi, SE Ketua DPW Majelis Umat Kristen Indonesia pengurus DKI Jakarta. Sebagai represtasi umat menyesalkan sikap 7 partai lain menolak menggunakan hak interpelasi dan hanya dua partai PDI P dan PSI padahal sudah seharusnya partai sebagai wakil rakyat itu bersuara dengan penggunaan anggaran yang begitu besar dari uang rakyat, belum lagi saat ini sedang terjadi pandemic sehingga kehidupan masyarakat mengalami kesulitan.
“Uang negara itu uang rakyat artinya rakyat berhak mengontrol melalui DPRDnya, sedangkan BPK sudah melakukan perannya melakukan audit karena ini bentuk tanggung jawab,” tandas Osner Johnson Sianipar seorang praktisi hukum yang merupakan narasumber ke lima dalam webinar tersebut.
Sebagai praktisi hukum Osner mewanti-wanti karena ini penggunaan uang negara maka ketika terjadi penyelewengan penegak hukm atau KPK, Kepolisan bisa melakukan penyelidikan jika memang ditemukan penyalahgunaan, ungkapnya tegas.
Senada dengan Charles Osnerpun melihat daripada anggaran dipakai penyelenggaraan Formula E akan lebih bermanfaat untuk memulihkan perekonmoian masyarakat dengan menggerakan usaha-usaha menengah kecil.
Dalam rangkuman beberapa peserta dan juga narasumber bahwa inetrpelasi ini bukan ingin menjatuhkan Gubernur Anies tetapi semata mengingatkan saja sebagai bentuk kepedulian dan jika memang ini sudah sesuai dengan peruntukannya bisa jadi menjadi point khusus Anies kalaupun ingin maju menjadi presiden. (Johan Sopaheluwakan)
