Jagakampung.com, Aceh Timur – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, yang saat ini diketahui sedang meninjau klaster tambak udang vaname di Kabupaten Aceh Timur, Selasa (7/9/2021), untuk memberi penjelasan secara rinci mengenai program dan hasil panen vaname dari sejumlah kluster di Aceh Timur beberapa waktu terakhir.
“Menteri KKP harus jelaskan
rincian riil dari seluruh kluster tersebut, anggaran dari mana, berapa, untuk siapa, siapa saja terlibat dalam prosesnya, kemana dibawa hasil panennya, dan siapa saja yang menikmati itu semua? Karena dari pihak daerah informasinya sangat tertutup,” kata Ronny, Selasa 7 September 2021.
Menurut Ronny, informasi mengenai berhektar – hektar lahan kluster vaname selama ini terkesan hanya menjadi konsumsi kalangan atas saja, bahkan terkesan sangat tertutup. “Kesannya hanya pihak – pihak tertentu saja yang tahu data riil soal seluk – beluk vaname itu, pihak di Aceh Timur sendiri mengaku hanya penyedia lahan, tapi buktinya ketika menteri datang mereka yang paling sibuk dan terkesan paling tahu segalanya, jadi kita menuntut pak menteri memberi penjelasan dan transparansinya, karena itu juga menyangkut dengan kucuran uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Ronny.
Pria yang juga menjabat juga sebagai Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu menduga, banyak hal yang ditutup – tutup terkait kluster vaname tersebut, mulai dari penunjukan kelompok penerima manfaat, pihak yang terlibat pembangunan tambak, aliran uang ,hingga dana hasil panen vaname tersebut.
“Menteri Trenggono harus jelaskan ini, jangan sampai nanti seperti kasus Benur yang menjerat menteri sebelumnya, dan jangan sampai pak menteri tidak tahu apa yang terjadi di lapangan,” ketus putera Idi Rayeuk yang dikenal kritis soal isu – isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Ronny mengungkapkan, selama ini informasi mengenai vaname terkesan hanya sebatas informasi pencitraan pejabat, dan bukan informasi yang mengandung data lebih rinci soal seluk – beluk pengelolaan vaname yang perlu diketahui publik.
“Yang banyak disuguhkan ke kita sekarang ini kan cerita pencitraan soal panennya memuaskan, panennya bagus, dihadiri pejabat ini dan itu, tapi rincian dana buat itu berapa, siapa yang bangun, siapa pilih kelompoknya, uang panennya dibawa kemana, dinikmati siapa saja kan enggak jelas? mana datanya? bahkan bupati dan jajarannya terkesan seperti tidak tahu apa – apa, seolah numpang foto saja di setiap momen vaname itu, ada apa ini, kami mendesak semua itu diaudit sebelum terlambat,” pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(Red)
