Kementerian Sosial : Terkait BPNT Tidak Boleh ada Pengarahan Ke Salah Satu Warung/ Suplayer dan KPM Boleh Belanja di Pasar Tradisional
Lampung ,jagakampung.com – Terkait bantuan BLT Sembako atau BPNT( Bantuan Pangan Non Tunai ) menurut Kementerian Sosial harus disalurkan sesuai teknis. Menurut Beny Sujanto Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin ( PFM ) Kementerian Sosial Republik Indonesia, soal pembelanjaan bantuan BPNT diarahkan untuk pembelian sembako. Masyarakat penerima tidak boleh diarahkan belanja kepada salah satu pihak ( warung/Suplayer ), KPM dibebaskan belanja sembako di e- warung, di warung biasa, dipasar tradisional, sepanjang harga nya terjangkau dan tempatnya terjangkau.
Bantuan BPNT yang saat ini diberikan berupa uang melalui Kantor Pos menurut Beny Sujanto merupakan langkah agar proses penyaluran bantuan lebih cepat.
“Sementara Sekda baik tingkat Provinsi atau Sekda tingkat Kabupaten Kota merupakan Tim Koordinasi dan Dinas Sosial bertindak sebagai sekretaris Tikor harus dapat membantu pengendalian di lapangan. Agar apaun kondisi dilangan jangan sampai merugikan KPM” Jelas Beny Sujanto via telephone selasa (01-03-2022).
Beny menambahkan pihak Kementerian sosial mengajak semua elemen untuk ikut melakukan pengawasan. Karna program ini menurut nya bukan program Kemensos saja tapi merupakan program Jokowi.
“Sama-sama kita kawal, kita perhatikan kalau tidak sesuai silakan dilaporkan kepada penegak hukum. Saat ini pun Kementerian Sosial sedang berkoordinasi dengan Bareskrim guna mengatasi gejolak yang terjadi seperti ini” tambah Beny.
“Sementara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan pun harus merasa terpanggil. Keseriusan mereka harus buktikan, tidak berorentasi lagi berapa besar honor mereka” pangkas nya.
Berita sebelumnya langkah yang dilakukan Kementerian Sosial merubah regulasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dari sembako dan di diterima Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) berupa uang mendapat aspirasi dari berbagai pihak.
Salah satunya Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ). Menurut Aminudin S.P selaku ketua FPII Lampung langkah Menteri Sosial ini sudah tepat, agar bantuan Sosial sepenuh nya dapat memberikan manfaat bagi KPM. Dan langkah ini tentunya dapat menghindari bantuan sosial dijadikan ajang bisnis oleh sekelompok orang.
“Kita melihat selama ini, ketika BPNT diberikan berupa sembako, banyak pihak yang bermain untuk dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan bansos ini. Banyak Pengusaha berlomba-lomba jadi Suplayer guna meraih keuntungan. Dan mereka tidak segan-segan bermain dengan oknum-oknum yang punya kaitan dengan bansos ini, dari Oknum Sekda salaku Tikor , Satgas Pangan, Dinas Sosial, Camat, TKSK dan Kepala Desa mereka siram guna memuluskan langkah mereka menjadi Suplayer ( penyedia sembako ). Sudah dapat dipastikan ketika banyak pihak yang bermain Bansos ini tidak diterima masyarakat secara utuh dengan nilai 200 ribu” jelas Aminudin S.P kepada awak media di Kantornya selasa, (01-03-2022).
Masih menurut pria yang akrap disapa Amiekancil ini, karna ada beberapa pihak yang memaksakan menjadi suplayer meskipun modal tidak memadai akhirnya sembako yang mereka berikan terlambat, dan bahkan ada beberapa item sembako harus inden ( menunggu ) dan kwalitas sembako yang diberikan kepada kepada KPM tidak jarang jadi kurang berkualitas sehingga tidak memenuhi azas “5T” ( Tepat Waktu, Tepat Guna, Tepat Harga, Tepat mutu dan Tepat Sasaran
Ditambahkan Aminudin ada beberapa kelemahan bila BPNT diberikan berupa sembako, antara lain :
1. Bila berupa sembako, ada unsur bisnis antara suplayer, yang melibatkan Oknum Sekda selaku Tikor, oknum di Dinas Sosial, oknum TKSK ,oknum Camat dan oknum Kepala Desa sehingga ( Sembako yg diberikan, tidak sampai dengan nilai Rp. 200 ).
2. Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) tidak bisa memilih pruduk sembako yg mereka inginkan, karna item sembako nya sudah ditentukan Suplayer. Jadi KPM tidak bisa memilih item kebutuhan yg lain. Sementara KPM kemungkinan tidak hanya butuh kacang ijo, telor, beras, buah saja. Bisa saja KPM pengen ikan, kangkung, tempe, atau laik pauk yang lainnya.
3. Hampir semua e-warung yang ada (70 persen ), e-warung Fiktip. Artinya e-warung hanya digunakan sebagai tempat transit sembako dari suplayer saja. Bukan e- warung yang memenuhi syarat ( warung Aktif )seperti yg diamanahkan pedoman umum (pedum BPNT).
Diakhir kalimat nya Aminudin juga mendorong Kementerian Sosial membuat regulasi hukum guna mencegah pihak-pihak tertentu yang masih berupa menggiring KPM untuk membeli sembako yang disediakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan dari program bansos ini. (*)
( red/cecep rusdiono)
