28.7 C
Jakarta
Thursday, November 19, 2026
spot_img

OPINI: Ketika Penjabat Kepala Desa dari ASN Berlarut-larut — Ancaman bagi Hak Warga dan Semangat Desentralisasi

Penulis: Cecep Rusdiono
‎Pemerhati Sosial FPN RI — Bidang Humas dan Investigasi 17 November 2026.

‎Lampung, Jagakampung.Com –
‎I. MEMAHAMI PERBEDAAN: KEPALA DESA DEFINITIF vs PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA
‎
‎Pertama, perlu diluruskan: Kepala Desa definitif yang sah adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat desa melalui pemilihan Kepala Desa, bukan diangkat oleh Bupati. Kepala Desa bukan ASN — ini ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

‎Sementara itu, Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan sementara waktu — sampai terpilihnya Kepala Desa definitif yang baru. Pj. Kepala Desa memang sering berasal dari unsur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
‎
‎Masalah muncul ketika: yang seharusnya bersifat sementara ini berlarut-larut — sampai 2 tahun atau lebih. Inilah yang mengkhawatirkan dan patut kita soroti bersama.
‎
‎II. HAK WARGA MEMIMPIN DESA: INTI DARI DESENTRALISASI

‎Desentralisasi bukan sekadar mengalirkan uang ke daerah — terlebih dahulu ke desa. Inti dari otonomi desa adalah: warga desa berhak menentukan pemimpinnya sendiri.
‎
‎Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 2 ditegaskan:
‎
‎”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional.”
‎
‎Jika jabatan Kepala Desa terus-menerus dijabat oleh ASN yang ditunjuk dari luar, maka:
‎
‎Hak Demokrasi Warga Terabaikan
‎
· ‎Warga kehilangan hak memilih dan dipilih — hak yang dijamin oleh konstitusi
‎​
· ‎Pemimpin tidak memerlukan kepercayaan langsung dari warga, cukup kepercayaan dari atasan di kabupaten
‎​
· ‎Desa yang seharusnya mandiri, perlahan kembali seperti “cabang dinas” semata
‎
‎Semangat Otonomi Desa Melemah
‎
· ‎Desa kehilangan kemandirian — keputusan penting cenderung menunggu arahan dari atas
‎​
· ‎Tanggung jawab pemimpin ke warga menjadi lemah, karena yang menunjuk bukan warga, melainkan Bupati
‎​
· ‎Inilah yang dikhawatirkan: desentralisasi menjadi hanya tertulis di atas kertas, tetapi praktiknya tetap sentralistik
‎
‎ III. BATAS WAKTU PENJABAT KEPALA DESA — DI MANA BATASNYA?

Berita Lainya :  Gubernur DKI Tinjau Proyek Strategis Nasional di Waduk Pluit untuk Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Limbah Jakarta

‎UU Desa mengatur bahwa Penjabat Kepala Desa diangkat untuk sementara waktu, yaitu sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif melalui pemilihan. Tidak boleh dijadikan kebiasaan bahwa jabatan tersebut dijabat ASN secara terus-menerus bertahun-tahun tanpa ada pemilihan.
‎
‎Jika pemilihan Kepala Desa terus ditunda-tunda dengan alasan apa pun, maka:
‎
· ‎Itu bukan lagi solusi sementara, melainkan penundaan demokrasi
‎​
· ‎Warga desa seakan “dipenggal” hak kedaulatannya di pemerintahan sendiri
‎​
· ‎Desentralisasi yang tujuannya mendekatkan pemerintahan ke rakyat justru terbalik — rakyat desa justru makin jauh dari pengambilan keputusan
‎IV. TANTANGAN DI LAPANGAN — YANG TERASA LANGSUNG
‎
‎Aspek Akuntabilitas
‎-Kepala Desa Terpilih Warga : Lebih  Bertanggung jawab ke warga yang memilihnya.
‎
‎- Pj. Kepala Desa ASN Berlarut-larut : Lebih  bertanggung jawab ke instansi kabupaten.
‎
‎Aspek Kedekatan
‎- Kepala Desa Terpilih Warga : Tinggal di desa, paham budaya lokal.
‎
‎- Pj. Kepala Desa ASN Berlarut-larut : Seringkali tidak menetap di desa tersebut.
‎
‎Aspek Kemandirian
‎- Kepala Desa Terpilih Warga :KemandirianMengambil inisiatif sendiri.
‎
‎-  Pj. Kepala Desa ASN Berlarut-larut : Cenderung menunggu instruksi dari atas
‎
‎Aspek Hak Politik
‎
‎- Kepala Desa Terpilih Warga : Warga menggunakan hak pilihnya.
‎
‎- Pj. Kepala Desa ASN Berlarut-larut : Warga tidak berpartisipasi dalam menentukan pemimpin.
‎
‎Bukan berarti Pj. Kepala Desa tidak boleh ada. Ia diperlukan saat masa transisi yang wajar — beberapa bulan, maksimal satu tahun. Tetapi jika sudah mencapai 2 tahun tanpa ada tanda pemilihan, itu sudah melampaui batas kewajaran dan menyimpang dari semangat UU Desa.
‎
‎ V. SOLUSI DAN HARAPAN

Berita Lainya :  Polsek Pademangan Gelar Police Go to School, Edukasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja

‎Pemerintah Kabupaten wajib menjadwalkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara berkala dan tepat waktu. Penundaan yang tidak perlu tidak boleh terjadi.
‎
‎Pj. Kepala Desa hanya menjaga kekosongan — bukan menggantikan fungsi pemimpin yang dipilih rakyat. Masa jabatannya harus benar-benar sementara dan sesegera mungkin digantikan hasil pilihan warga.
‎
‎Kembalikan hak warga desa untuk memimpin desanya sendiri. Desa bukan bawahan kecamatan atau kabupaten — desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak memiliki pemimpin dari dan oleh warganya sendiri.
‎
‎”Desentralisasi tidak akan berarti apa-apa jika warga desa tidak diberi kesempatan memilih pemimpinnya sendiri. Penjabat sementara boleh saja ada untuk menjaga ketertiban, tetapi jangan sampai demokrasi di desa kita terhenti begitu lama, sehingga warga lupa bahwa merekalah pemilik kedaulatan sebenarnya.”
‎

Related Articles

JAGAKAMPUNG TV

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Baca Berita Saatkita News