Jagakampung.com, Kota Bekasi – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) lingkungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan tahun 2026.
Dengan total anggaran Rp200 juta melalui skema swakelola tipe IV, BKM mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan saluran air dan rabat beton jalan lingkungan (jaling) di tiga lokasi. Pembangunan jalan bahkan dilakukan dari titik nol karena akses sebelumnya belum tersedia dan membutuhkan swadaya lahan warga.
Ketua Koordinator BKM Kelurahan Jatisampurna, Musodik Zuhri, mengatakan Rp100 juta dialokasikan untuk pembangunan saluran air di Jalan SMAN 7, RT 002/RW 001, sepanjang 136,8 meter dengan lebar 30 sentimeter.
Sedangkan Rp100 juta lainnya digunakan untuk pembangunan rabat beton jaling di RT 002/RW 006 dan RT 001/RW 009, masing-masing dengan pagu anggaran Rp50 juta.
Di RT 002/RW 006, pekerjaan rabat beton memiliki panjang 140 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 10 sentimeter. Kemudian, pekerjaan jaling di RT 001/RW 009 memiliki panjang 140 meter, lebar 1,7 meter, dan ketebalan 10 sentimeter.
“Sekitar 70 persen RW di wilayah Kelurahan Jatisampurna itu membutuhkan saluran air dan 30 persennya lagi adalah jalan lingkungan,” kata Musodik didampingi salah satu pimpinan kolektif (Pimkol) BKM Kelurahan Jatisampurna, Nimun, saat ditemui di lokasi pembangunan saluran air, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, kebutuhan tersebut membuat BKM menyesuaikan pembangunan dengan persoalan di masing-masing lingkungan. Khusus pembangunan jalan, prosesnya bahkan tidak selalu berupa peningkatan jalan yang sudah tersedia, tetapi membuka akses baru.
“Di Jatisampurna, pembangunan jalan itu benar-benar dimulai dari titik nol. Artinya memang ada hasil swadaya lahan dari warganya dan harus penuh sosialisasi,” ungkapnya.
Sosialisasi diperlukan karena pembu di kaan akses berkaitan dengan lahan milik warga. Musodik menegaskan, BKM tidak membangun jalan lingkungan pada akses yang sebelumnya sudah tersedia.
“Nggak pernah BKM Jatisampurna membangun jalan lingkungan yang memang sudah ada jalannya, tapi dari belum ada jalan sama sekali. Kita butuh melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan warga, terkait swadaya lahan agar nantinya akses jalan dapat terbuka,” tegasnya.
Dukungan dari warga terhadap pembangunan memang tidak selalu seragam. Namun, komunikasi dan kebersamaan menjadi kunci agar akses jalan tetap dapat diwujudkan.
“Dari 100 persen warga, ada saja satu yang nggak membolehkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang dibangun melalui kebersamaan, pembentukan jalan tetap terjadi. Kan semua orang juga membutuhkan akses jalan,” tuturnya.
Khusus pembangunan saluran air di Jalan SMAN 7, Musodik menjelaskan pekerjaan tersebut bukan ditujukan untuk penanganan banjir. Saluran dibangun untuk menata lingkungan sekaligus memperlebar akses jalan yang saat ini hanya sekitar 2,70 meter.
“Kalau untuk Jatisampurna memang tidak ada banjir. Cuma, jalan kecil dengan lebar kurang lebih 2,70 meter tidak bisa untuk perwis mobil (berpapasan). Maka dari itu, diusulkan saluran air agar jalannya lebih lebar. Itu tujuan dari pembangunan saluran air ini, jadi bukan untuk penanganan banjir, tapi lebih ke pelebaran akses jalannya saja,” jelas Musodik.
Seluruh pekerjaan memiliki waktu kontrak pelaksanaan satu bulan, terhitung sejak pencairan anggaran pada 24 Agustus hingga 24 September 2026.
BKM Jatisampurna tahun ini juga tidak mengalokasikan DAU untuk pembangunan taman. Selain tidak tersedianya lokasi fasos-fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum), persoalan pemeliharaan taman yang telah dibangun sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan.
“Justru dari pembangunan taman yang sudah dilakukan sebelumnya, tidak dimanfaatkan dengan baik dan pemeliharaannya kurang maksimal. Di awal permintaannya kencang, setelah dipenuhi di minggu-minggu pertama ramai. Tapi semakin ke sini pasang-surut, yang lebih utama itu kan perawatannya dan harus menjaga kebersihan,” paparnya.
Musodik menilai, fasilitas taman yang rusak dan tidak segera diperbaiki dapat membuat masyarakat enggan menggunakannya kembali.
“Sekarang begini, permainan perosotan atau ayunan, begitu lepas atau patah sampai berminggu-minggu nggak dibenerin. Nah, dengan begitu kan membuat orang yang mau main dan datang ke situ nggak jadi,” terangnya.
Karena itu, pemeliharaan menjadi bagian penting setelah proses pembangunan selesai dan perlu mendapat perhatian di tingkat pengurus lingkungan.
Sementara Lurah Jatisampurna, Cecep Kartawirya Putra, menyebut pembangunan jalan dan saluran air melalui DAU Tambahan Kelurahan telah dimonitor secara langsung olehnya.
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan DAU, Cecep melihat pekerjaan pembangunan fisik dengan skema swakelola tipe IV juga memberikan manfaat dari sisi pemberdayaan masyarakat dan berdampak langsung terhadap lingkungan.
“Saya melihat hal ini bermanfaat sekali dari sisi pemberdayaan masyarakat sekitar dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan hingga hasil yang lebih maksimal,” ucapnya ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler.
Cecep berharap pembangunan yang bersumber dari DAU Tambahan Kelurahan dapat terus berjalan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harapan saya untuk pembangunan yang bersumber dari DAU dapat terus berjalan, sehingga usulan pembangunan tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lingkungan,” pungkasnya. (Andrew)
