Jakarta, Jagakampung.com – Kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menuai sorotan keras. Ketua Umum Cakra Surya Manggala (CSM), DR. Mujizat Tegar Sedayu, SH., MH., IFHGAS, secara terbuka mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi total terhadap satgas tersebut. (30/03/2026)
Desakan ini bukan tanpa alasan. Tegar menilai, penegakan hukum di sektor kehutanan saat ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok dan memicu kecurigaan publik.
“Faktanya di lapangan jelas, banyak korporasi besar yang belum tersentuh. Sebaliknya, penertiban justru lebih sering menyasar masyarakat kecil. Ini bukan lagi sekadar dugaan, tapi sudah menjadi kegelisahan publik,” tegasnya di Jakarta Selatan. (29/03/2026)
Tegar secara terang-terangan menyoroti adanya indikasi praktik tebang pilih dalam penertiban kawasan hutan. Ia menyebut sejumlah korporasi besar diduga berhasil menghindari jerat hukum, seolah-olah kebal terhadap tindakan Satgas PKH.
Lebih jauh, ia mengungkap adanya informasi yang menyebut pihak korporasi aktif mencari celah agar lahan mereka tidak dipasang plang penertiban atau disita.
“Ini sudah mengarah pada dugaan permainan. Korporasi besar seperti ‘petak umpet’ dengan hukum, sementara penindakan tidak berjalan merata. Publik berhak curiga—ada apa di balik ini semua?” ujarnya tajam.
Sorotan juga mengarah ke daerah, khususnya di Provinsi Riau. Tegar menyebut masih banyak pelanggaran kawasan hutan yang terjadi secara terang-terangan, namun belum ditindak tegas.
Di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Suaka Margasatwa Gunung Raya, kondisi dinilai lebih memprihatinkan. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan ilegal, terutama kopi, terus berlangsung tanpa penanganan konkret.
“Sudah disita, tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas. Lalu untuk apa penertiban itu? Kawasan konservasi terus dirusak, seolah dibiarkan tanpa arah penegakan hukum,” kritiknya.
Dalam pernyataannya, Tegar juga menyinggung kemungkinan adanya pembiaran oleh oknum aparat terhadap pelanggaran yang terjadi selama ini.
Ia meminta Presiden Prabowo tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan dugaan praktik menyimpang di balik penertiban kawasan hutan.
“Kalau ada oknum yang bermain, ini harus dibongkar. Presiden harus turun tangan langsung. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Cakra Surya Manggala menyatakan siap terlibat langsung dalam upaya penertiban kawasan hutan. Mereka mengaku siap menjadi garda depan dalam membantu pemerintah menertibkan lahan-lahan yang telah beralih fungsi secara ilegal, baik untuk perkebunan sawit maupun komoditas lainnya.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah pusat. Jika dugaan tebang pilih dan ketimpangan penegakan hukum ini benar terjadi, maka bukan hanya kinerja Satgas PKH yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
(Red)
