Jagakampung.com, Kota Bekasi – Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (BEM FH Ubhara Jaya) menghadang iring-iringan kendaraan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat hendak meninggalkan Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026).
Aksi ini terjadi usai gubernur menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi. Sejumlah mahasiswa merangsek maju mendekati kendaraan gubernur, membentangkan spanduk, serta menyuarakan tuntutan mereka hingga membuat mobil berhenti di tengah jalan.
Mereka menyoroti efektivitas sejumlah proyek pengendalian banjir Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang dinilai belum menuntaskan masalah meski menghabiskan anggaran besar.
Merespons aksi tersebut, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, turun dari kendaraan dan berdialog langsung dengan mahasiswa yang mengepung mobilnya.
“Hari ini Kota Bekasi telah beranjak dewasa Pak Gubernur, namun persoalan banjir masih terus terjadi. Padahal Wali Kota memiliki program strategis yang diberi nama polder air, akan tetapi polder air tersebut tidak menjawab persoalan,” tegas Ketua BEM FH Ubhara Jaya, Rafi Priyanta di hadapan Gubernur.
Selaku orator aksi, Rafi juga menyampaikan kekecewaan terhadap Wali Kota Bekasi yang terkesan menghindar dan tidak ingin menemui mereka. “Kita ingin meminta klarifikasi dan bertemu dengan Wali Kota Bekasi, tetapi kami dihindari dan tak mau menemui massa aksi,” ungkapnya.
Dalam dialog singkat itu, gubernur menanyakan lokasi proyek yang dipersoalkan mahasiswa, “Polder air di mana yang tidak berfungsi?” tanya Dedi kepada massa aksi.
Sambil menunjuk ke arah belakang gedung DPRD Kota Bekasi, Rafi menyebut ada beberapa polder air yang fungsinya perlu dipertanyakan. “Pak Gubernur, banyak polder air yang dibangun. Contohnya di belakang sini, tetapi banjir masih tetap terjadi. Bahkan debit airnya makin meninggi,” ujar Rafi.
Dedi menyatakan persoalan ini perlu ditelusuri secara teknis sebelum menarik kesimpulan. “Mungkin belum optimal. Nanti saya evaluasi ya problem-problemnya di mana saja, kita selesaikan,” katanya.
Ia menekankan evaluasi sistem pengendalian banjir harus melibatkan tim ahli pengairan agar persoalan yang muncul dapat diidentifikasi secara tepat. “Kita evaluasi secara teknis problemnya di mana saja, karena evaluasinya kan harus teknis—melibatkan ahli pengairan. Saya bersama tim akan mengevaluasi problemnya, dan kita cari solusi,” pungkas Dedi sebelum kembali menuju kendaraannya.
Selepas dialog dengan gubernur, massa aksi tetap bertahan dan melanjutkan orasi dengan bergerak memasuki kawasan DPRD Kota Bekasi. Bukan hanya pihak eksekutif, mereka turut melontarkan kritik pedas ke gedung DPRD Kota Bekasi maupun aparat penegak hukum.
Para mahasiswa mendesak DPRD Kota Bekasi untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan Pemkot Bekasi, sekaligus memastikan setiap pembangunan infrastruktur berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Polres Metro Bekasi Kota dituntut untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pemberantasan kriminalitas yang masih membayangi warga Kota Bekasi.
Hingga kini, banjir sendiri masih menjadi persoalan yang berulang dan dikeluhkan warga di berbagai wilayah Kota Bekasi, terutama saat curah hujan tinggi. (Andrew)
