Reformasi Polri Versi Presiden Prabowo: Berantas Jaringan Mafia Tanah, Laskar Hukum Indonesia Siap di Garis Depan
Jakarta, 6 Oktober 2025 — Dalam agenda besar Reformasi Polri versi Presiden Prabowo Subianto, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah pemberantasan jaringan mafia tanah dan praktik konspirasi jahat yang selama ini merugikan masyarakat luas.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa “jaringan mafia tanah dan kaki tangannya di institusi aparat penegak hukum harus dikupas tuntas dan ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.”
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar negara untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang selama ini dirampas oleh oknum-oknum yang berkolusi dengan kekuasaan dan penegak hukum.
Menurut sumber di lingkaran pemerintahan, reformasi sektor hukum dan kepolisian di era Presiden Prabowo akan difokuskan pada tiga pilar utama: pembersihan internal aparat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah rakyat.
Menanggapi arahan tersebut, Laskar Hukum Indonesia (LHI) menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memberantas perampasan tanah rakyat.
Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, SH, MSi, MH, menyampaikan bahwa langkah Presiden Prabowo sejalan dengan semangat perjuangan LHI untuk menegakkan keadilan dan membela hak masyarakat kecil yang tertindas.
“Ini adalah momentum bagi seluruh anggota Laskar Hukum Indonesia untuk berdiri di garda terdepan. Kita harus bantu negara memberangus mafia tanah yang telah lama merampok hak rakyat. Tidak boleh ada lagi rakyat yang kehilangan tanahnya karena permainan jahat oknum,” tegas Brigjen Edy Imran.
Ia juga mengajak seluruh kader dan pengurus LHI di tingkat pusat hingga daerah untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum yang berintegritas serta membuka Posko Pengaduan Tanah Rakyat di berbagai wilayah.
Dengan adanya dukungan dari organisasi masyarakat hukum seperti LHI, diharapkan langkah Reformasi Polri versi Presiden Prabowo benar-benar membawa perubahan nyata di lapangan—bukan sekadar slogan, tetapi tindakan konkret dalam menegakkan keadilan agraria dan supremasi hukum di Indonesia.
