Pekanbaru, Riau Jagakampung.com – Di tahun politik saat ini, dimana masa jabatan Anggota Legislatif akan berakhir, diwarnai Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan berbagai alasan, seperti, pindah partai atau hal lainnya. Ini diduga terjadi di DPRD Provinsi Riau.
Namun di akhir masa jabatan tersebut, tetap diadakan Reses dan Sosialisasi Perundang-Undangan (Sosper).
Hal tersebut disampaikan Pegiat Sosial, Sri Deviyani, dalam siaran persnya yang diterima Redaksi media ini, Senin (22/01/2024).
Dikatakan Sri Deviyani, hal yang menjadi perhatian dan sekaligus pertanyaan bagi dirinya sebagai Pegiat Sosial adalah, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sesungguhnya?
“Ini mengusik Saya. Dikarenakan, kurang bergaungnya kegiatan-kegiatan tersebut yang seolah-olah kurang menyentuh masyarakat,” kata Sri Deviyani.
Lanjut Sri, menjadi pertanyaan baginya, apakah banyak kegiatan yang fiktif?
Selain diduga fiktif, kata Sri, disinyalir pencairan dana Reses dan Sosper tersebut sarat dengan pemotongan liar.
“Saya mendengar desas-desus tentang ini,” ujarnya gusar.
Sehubungan hal tersebut di atas, Sri Deviyani meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, seperti Kajati Riau, KPK, BPKP dan lainnya untuk segera melakukan Audit di lingkungan DPRD Riau.
“Saya rasa APH seperti Kejaksaan, KPK, BPKP dan lainnya segera melakukan Audit di lingkungan DPRD Riau,’ pungkasnya.
Ia berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, namun digunakan untuk kepentingan Oknum baik pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk itu saya minta diusut tuntas,” tutup Sri Deviyani. (Redaksj).
Hingga berita ini ditayangkan, Tim Redaksi media ini masih berusaha melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Prov. Riau dan pihak APH terkait. (**).
