Jagakampung.com, Kota Bekasi – Dalam mengatasi kesemrawutan kabel udara yang banyak melintang di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi kini mulai mencari solusi terkait penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kabel udara. Dan salah satu bentuk solusi penataannya adalah dengan melakukan pembuatan ducting (saluran jalan via bawah tanah) di beberapa wilayah.
Penataan ini sengaja dilakukan guna memberikan kesan indah, rapi dan aman bagi warga masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan hasil dari FGD (fokus grup diskusi) yang telah digelar pada 26 Juni 2019 lalu diruang rapat Wakil Walikota Bekasi. Dan kini, ada sejumlah titik-titik utama jalan di Kota Bekasi yang tengah dan sedang di kerjakan pembangunan ducting tersebut.
Namun dibalik solusi penanganan kabel udara ini, masih saja terjadi beberapa kejanggalan yang ditemui media ini dilapangan. Seperti yang terjadi dalam pembangunan ducting yang ada di Jl. KH Noer Ali yang dimulai sejak awal bulan Maret 2023 ini, pembangunan ducting tersebut rencananya dikerjakan dari Grand Kota Bintang hingga sampai perumahan BSK, sesuai dengan site plan yang ada
Dan sungguh amat sangat disayangkan dalam pembangunan ducting ini tidak dilengkapi dengan perijinan yang ada seperti dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, bidang Ruang Milik Jalan (RUMIJA). Hal tersebut diketahui oleh tim media ini saat menemui salah satu pengawas kerja dilapangan, Mas Anto dari PT FAMIKA.
“Ini Bang surat ijin dari pihak DBMSDA dan APJATEL,” ungkap Kuswanto saat disinggung mengenai perijinan,sambil memperlihatkan bukti surat Berita Acara Rapat (BAR) dari APJATEL dan DBMSDA Kota Bekasi pada Selasa, 21/03/2023.
Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi tim media ini yang turut memantau langsung kegiatan tersebut, yang mana seharusnya pihak DBMSDA Kota Bekasi sudah memberikan rekomendasi surat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kerja dimulai. Dan ini membuat kesan bahwa pengerjaan proyek Pasif Infrastruktur Telekomunikasi ini sangat dipaksakan untuk dapat segera terealisasi.
Salah seorang pengamat infrastruktur Kota Bekasi, Jans Matondang yang juga merupakan Wapimred dari Media Jagakampung.com mengungkapkan, “ga bisa hanya sekedar surat dari APJATEL dan BAR itu saja, seharusnya juga sudah ada rekom dari dinas-dinas terkait untuk proyek tersebut karena seharusnya proyek ini masuk dalam kategori lelang sehingga bentuk pengawasan di lapangan dapat lebih terakomodir,” ungkapnya di hadapan sejumlah media.
Lebih jauh dikatakannya, “dalam solusi penataan kabel udara dengan menerapkan sistim Ducting, bisa melalui beberapa metode seperti lelang atau melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan salah satu ISP (internet service provider). Kan anggarannya itu cukup besar sehingga perlu dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu karena terkait masalah teknis yang ada di lapangan,” ungkap pria berbadan besar ini.
Dan mengenai adanya proyek galian ducting yang sedang berlangsung saat ini di Jl.KH Noer Ali, seharusnya ada pengawas pendamping dari pihak DBMSDA Kota Bekasi agar dapat mengontrol kerja pihak kontraktor. “Kan kita lihat bahwa penerapan K3-nya tidak berjalan, kog bisa jalan raya dipenuhi oleh tanah galian tersebut. Apakah pihak kontraktor tidak peduli dengan kondisi jalan yang penuh dengan tanah, ini kan sudah mengganggu para pemakai jalan??? Ungkapnya mempertanyakan.
Namun hingga berita ini diturunkan, baik pihak DBMSDA Kota Bekasi dan pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan ducting tersebut belum dapat di konfirmasi. (JKteam)
