Jagakampung.com, Kota Bekasi – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi, Tri Adhianto membenarkan terkait adanya rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memberikan bantuan tambahan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Walikota Bekasi selepas kegiatan peresmian Gedung Markas Komando Pemadam Kebakaran (Mako Damkar) Kota Bekasi yang berada di wilayah Kecamatan Medan Satria, Rabu (22/02/2023).
Menjawab pertanyaan dari wartawan media ini, Plt. Walikota Bekasi mengatakan bantuan tambahan yang akan diberikan Pemkot Bekasi merupakan bentuk dukungan untuk membantu pelaksanaan sertifikasi tanah atau biasa juga disebut dengan program PTSL di Kota Bekasi, “Oh iya, jadi kemarin kita ingin menjawab. Pak Presiden punya keinginan, bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia ini bisa selesai tersertifikasi,” katanya.
Plt. Walikota Bekasi juga sempat menyebutkan, bahwa proses penyelesaian sertifikasi tanah di Kota Bekasi hanya kurang sekitar 8 %, “Nah dari 8 % itu, tentunya kemampuan Pemerintah Pusat juga terbatas. Jadi oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi juga akan memberikan bantuan tambahan terkait program PTSL tadi,” ucap Tri Adhianto.
Menurut keterangan yang didapatkan dari Plt. Walikota Bekasi, rencananya bantuan tambahan dari Pemkot Bekasi itu akan diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2023. “Kita rencanakan tahun ini, karena kita ada tambahan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Gubernur Jawa Barat,” terangnya.
Terkait dengan regulasi penggunaan anggaran, Tri Adhianto mengaku akan segera membuat proses kerja sama dengan Amir Sofwan selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi. “Pada prinsipnya beliau (Kakan) juga menyambut baik kegiatan seperti itu,” pungkas Tri Adhianto, sekaligus menuturkan bahwa usulan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DPRD Kota Bekasi.
Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah yang juga menghadiri kegiatan peresmian Mako Damkar Kota Bekasi memberikan tanggapannya atas rencana penggunaan anggaran APBD Kota Bekasi pada pelaksanaan program PTSL Tahun 2023. “Pada prinsipnya itu kan suatu proses upaya ingin mempercepat ya, sepanjang aspek kepentingan warga itu terlindungi dalam rangka mendapatkan hak jaminan kepastian terhadap tanah, ya gak masalah bisa kita anggarkan,” ujarnya.
Saifuddaulah pun menjelaskan, jika menggunakan APBD 2023 ini artinya masih ada proses. “Kalau yang tahun ini, berarti nanti paling di APBD Perubahan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, terkait hal tersebut belum ada pembicaraan dari Plt. Walikota Bekasi kepada DPRD Kota Bekasi. “Nanti akan disampaikan terkait dengan perubahan, kebijakan anggarannya apa saja yang mau digulirkan. Kalau misalkan yang disampaikan Plt. Walikota Bekasi di awal itu, ya itu kan wacana beliau. Nanti tinggal kita lihat saja pengajuannya,” ungkap Ketua DPRD Kota Bekasi ini.
Mengingat masa kepemimpinan Rahmat Effendi (Walikota Non Aktif) bersama Tri Adhianto akan berakhir di Bulan September 2023, Saifuddaulah menganggap bahwa kebijakan untuk mengajukan APBD Perubahan pada Bulan Juni 2023 atau Bulan Juli 2023 itu masih dapat dilakukan. “Masih bisa, yang penting nanti kan tergantung kesepakatan teman-teman fraksi nih,” tandasnya.
Sebagaimana yang diketahui secara bersama, Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Bekasi memiliki target kuota sebanyak 2.323 bidang tanah dalam pelaksanaan program PTSL Tahun 2023 di Kota Bekasi. Dan target ini terbilang minim, dari pelaksanaan program PTSL yang ada di Kota Bekasi pada beberapa tahun sebelumnya. (Andrew)
